JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan pembangunan kependudukan bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif dan terkoordinasi.

Pernyataan ini disampaikan Ramses usai membuka kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Regional VII, di Jayapura, Jumat (13/6/2025).

“Kependudukan itu bukan milik satu organisasi atau kementerian. Ini jadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pusat sampai daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan stunting yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Dampak stunting pada anak usia 0–5 tahun bisa berlangsung hingga 20–30 tahun ke depan.

“Kalau tidak ditekan sekarang, stunting bisa jadi beban di masa depan. Kita harap mereka tumbuh jadi manusia produktif, itu artinya semua sektor harus bergerak,” tegasnya.

Ramses juga menilai dalam menghadapi tantangan program keluarga berencana (KB) di Papua, perlu pendekatan budaya agar tidak berbenturan dengan nilai adat masyarakat.

“Di sini banyak yang bilang anak banyak itu anugerah. Tapi kalau pendapatan terbatas, asupan gizi tidak terpenuhi, itu bisa picu stunting dan penyakit lain. Harus ada win-win solution,” jelasnya.

Ia berharap koordinasi antara BKKBN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga lain terus diperkuat. Tujuannya, membentuk SDM Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Kalau kita semua mau, bisa. Kita tidak ingin Papua tertinggal dari daerah lain. Kita ingin punya tolak ukur keberhasilan, misalnya stunting turun 4 persen, itu harus terukur di lapangan,” tutup Ramses. ***