JAYAPURA - Dorong Transparansi dan Cegah Korupsi Dana Desa dengan menyelengarakan Sosialisasi Jaksa Garda Desa dan Bimtek Replikasi Desa Anti Korupsi kolaborasi bersama KPK, Kejaksaan, Pemprov dan Kab/Kota se Provinsi Papua. (19/6)

Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang disampaikan oleh Asisten I Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola desa/kampung yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. “Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kerja sama yang telah dibangun antara Kejaksaan, KPK, dan Pemerintah Daerah. Kehadiran Jaksa di tengah masyarakat desa merupakan bentuk pendampingan hukum yang konkret, guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan, tepat sasaran, dan berdaya guna,” ujar Walilo

Lebih lanjut walilo, menekankan bahwa dalam satu dekade terakhir, dana desa yang langsung dikucurkan ke desa/kampung jumlahnya sangat besar. Karena itu, diperlukan pengawasan, pendampingan, serta peningkatan integritas dari aparat kampung agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dapat menghambat pembangunan di tingkat akar rumput.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap agar Desa menjadi garda terdepan pembangunan yang bebas dari praktik korupsi; Pengawasan dana desa dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan; dan Replikasi Desa Anti Korupsi di Provinsi Papua dapat dimulai dan berkembang luas sebagai model tata kelola pemerintahan kampung yang baik.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, dalam memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. ***