JAYAPURA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bersama-sama menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diungkapkannya saat bersilahturahmi dengan MRP di Kantor MRP, Jayapura, Papua, Rabu (09/07/2025).

“Kemudian terkait dengan PSU, ini tugas kita bersama menghantarkan PSU ini agar berjalan lancar, aman dan sukses,” ucap Fatoni.

“Kemudian nanti pada saat pencoblosan, kita mobilisasi masyarakat agar datang mencoblos. Jangan kemudian tidak datang ke TPS. Agar apa? Agar partisipasi tinggi, sehingga legitimasi pemerintah semakin kuat, Itu tugas kita bersama,” sambungnya.

Selain itu, Fatoni juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dirinya menyampaikan bahwa meskipun ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, namun mereka tetap harus menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Sikap netral dan tidak memihak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab etis dan moral ASN kepada publik.

"Meskipun memiliki hak pilih, tetapi ASN harus tetap menunjukkan profesionalisme dalam bertugas," kata Fatoni.

Melalui pertemuan ini, Fatoni menyampaikan bahwa MRP sebagai bagian dari lembaga representatif kultural Papua juga merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah. Menurutnya, MRP menjadi lembaga sangat penting karena terdiri dari unsur adat, agama dan perempuan yang merupakan pilar kebudayaan dan sosial masyarakat Papua.

“Saya datang ke sini sebagai bagian dari keluarga besar Papua. MRP adalah lembaga yang sangat penting dalam menjaga jati diri dan masa depan Papua,” ungkap Fatoni.

Selain pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai agenda prioritas, Fatoni juga menyampaikan sejumlah fokus utama dalam masa kepemimpinannya. Di antaranya, menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang efektif dan bersih dengan dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan birokrasi, legislatif, hingga masyarakat sipil. 

"Kita butuh kolaborasi dan komitmen bersama untuk memastikan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat," ujarnya.

Kedua, menjaga citra positif Papua di tingkat nasional dan internasional perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini akan diwujudkan melalui publikasi kinerja yang terukur dan kolaboratif antar lembaga serta keterlibatan aktif masyarakat. 

"Papua harus dikenal sebagai daerah yang dinamis, maju, dan terbuka. Citra positif ini penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat posisi Papua dalam percaturan nasional maupun global," lanjutnya.

Ketiga, dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat, Fatoni menegaskan pentingnya menumbuhkan ekonomi daerah dan memperkuat ruang fiskal. Strategi ini diarahkan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis potensi unggulan Papua.

"Seluruh fokus ini akan berjalan secara paralel dan terintegrasi. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk bekerja cepat, tepat, dan akuntabel demi Papua yang lebih sejahtera," tutupnya. ***