Wakil Gubernur Alex Hasegem membantah kunjungan Gubernur keluar negeri hanya menghambur-hamburkan uang Negara dan tidak memberikan poin positif bagi proses pembangunan di Papua. Menurut Wagub, kunjungan Gubernur keluar negeri merupakan tindak lanjut atau follow up dari pertemuan dengan para negara donator di Gedung Negara beberapa waktu lalu, guna membangun lobi-lobi intensif sampai kepada penandatangan kerja sama atau Memorandum of Undarstanding (MoU) yang mendukung proses operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Papua “Jadi Kunjungan Gubernur ke luar negeri itu dalam rangka mendukung program pembangunan di kampung-kampung. Maksudnya proses pembangunan dari dana APBD/APBN untuk pembangunan kampung kami rasakan tidak cukup. Untuk itu kami perlu dukungan dana dari luar negeri. karena ada banyak negara dari luar yang siap mendukung. Oleh karena itu, maka Gubernur keluar negeri untuk bangun lobi lebih intensif sampai kepada MoU yang mendukung operasionalalisasi pelaksanaan pembangunan di Papua. Itu sebenarnya baik. Karena kalau tidak begitu kita tidak dapat dukungan dari Negara luar,” tutur Wagub. Menurut Dia, Pemprov sedang menyusun RPJM yang sementara ini sedang dibahas di DPRP pada sidang APBT. Kemudian, berdasarkan program itu,sedang pula ditetapkan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2007 dan setelah Sidang APBD 2007 selesai baru kemudian kita turun membangun di kampung. Ditanya soal kunjungan Gubernur yang menghambur-hamburkan uang Negara,
Wagub Hasegem mengatakan, hal itu tidak benar karena kegiatan Gubernur diluar negeri adalah melakukan lobi guna mengundang masuknya MoU-MoU dari negara-negara donatur luar dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah perkampungan di tanah ini. “Jadi tidak benar kunjungan Gubernur ke luar negeri menghambur-hamburkan uang. Kecuali Gubernur pergi berfoya-foya atau berekrasi. Gubernur kan pergi untuk melobi. Artinya memancing uang Rp. 5000 dengan uang Rp. 1000 kan boleh,” canda Wagub.
Sebelumnya, kritik pedas kepada Gubernur soal perjalanannya ke luar negeri, juga dilontarkan Ketua Pokja Agama MRP, H. Arobi A. Aituaraw. Arobi menyoroti 100 hari pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu yang menurut pengamatannya belum berbuat apa-apa bagi rakyat Papua.
Menurutnya, perjalanan Gubernur keluar negeri merupakan tindakan yang salah dan hanya menghambur-hamburkan uang negara. Karena hingga detik ini, Perdasus tentang investasi dan aturan bagi para investor yang mau berinvestasi di Papua belum terbentuk sama sekali. Seharusnya, kata Arobi, Gubernur, MRP dan DPRP dan pihak terkait lainnya berembuk dan membentuk Perdasus tentang investasi di Papua. Karena investor akan merasa aman dan dijamin apabila Perdasus sudah terbentuk
terlebih dahulu sebelum para investor masuk kesini. Menurut Dia, Gubernur seharusnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang
terjadi di tanah ini, diantaranya sengketa Pilkada Mappi dan Paniai, kasus Suru-Suru dan DPRD Mimika. Bukannya melakukan perjalan keluar negeri yang belum dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua. “Seharusnya Gubernur membenahi apa yang ada didalam dulu baru mulai berangkat keluar untuk mencari tambahan-tambahan lainnya. Saya tidak
mengerti apa alasan Gubernur jalan-jalan keluar tetapi kok bisa begitu. Rakyat kan sekarang lagi menunggu apa yang harus dilakukan Gubernur.
Saya melihat belum ada yang dibuat Gubernur. Contohnya persoalan di Timika, Suru-Suru, Asmat, Paniai dan Mappi. Seharusnya Gubernur duduk ditempat dan urus itu semua. Katanya sudah bentuk tim. Tim itukan persoalan kedua. Sebetulnya Gubernur pergi kedaerah-daerah supaya cari tahu apa masalahnya supaya Gubernur tahu persis. Jadi intinya Gubernur harus ke daerah bukannya jalan-jalan keluar Papua terus keluar negeri. Itu tidak ada prioritas dan prioritas itu sebenarnya bicara dengan rakyat. Karena kalau Cuma dengar-dengar kemudian bentuk tim itu bagi saya bukan solusi yang terbaik,” ungkapnya dengan nada heran.