DPR Papua menemukan sejumlah proyek fiktif pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2005. Proyek fiktif itu terkuak setelah dewan mendapati ada terdapat sejumlah kegiatan yang belum diselesaikan dan setelah diteliti lebih lanjut diketahui bahwa telah terjadi kesalahan administrasi yang seharusnya kegiatan tersebut tidak masuk dalam DASK TA 2005. Salah satunya, menurut laporan Pansus DPRP, terjadi penganggaran pengadaan dua unit mobil Kijang Inova bagi RSUD Abepura, namun yang direalisasikan hanya pembelian satu unit mobil Taruna. Anehnya lagi, jawaban Gubernur lewat Wakil Gubernur Alex Hasegem pada Sidang Paripurna ke IV, Rabu (15/11) mengatakan, pengadaan mobil itu setelah dokumennya diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa proyeknya tidak terdapat dalam DASK.
Hal yang sama disoroti dewan tentang proyek pembangunan perumahan bagi para dokter, yang realisasinya disebutkan 100 persen, sementara pekerjaan fisik tidak ada di lapangan. Hal ini pula langsung mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua I DPR Papua,
Dr. (HC). Kommarudin Watubun, SH, yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan satu tindakan penipuan. Dia meminta agar penyelesaiannya langsung diselesaikan secara hukum. “Logika saya, kalau tidak dianggarkan, kenapa beli satu Taruna. Pimpro
(Pimpinan Proyek) menipu anggota dewan secara jelas dalam LKPJ Gubernur. Penyelesaiannya, suruh Polisi untuk tangkap. Ini tindak pidana penipuan,” tegasnya usai memimpin sidang, Rabu (15/11). Menurutnya, perlu ada upaya-upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari laporan-laporan penggunaan anggaran itu. Hal ini dimaksudkan agar ada penindakan dan agar supaya rakyat bisa tahu bahwa Gubernur memang serius dalam menertibkan pemerintahannya. Kommarudin juga menyarankan Gubernur untuk membentuk tim investigasi penggunaan anggaran tahun 2005 dan 2006, agar dapat diketahui dimana saja proyek fiktif dilakukan oleh para Pimpro. “Gubernur perlu membentuk tim investigasi untuk penggunaan anggaran tahun 2005 dan 2006 untuk kita tahu proyek fiktif itu dimana saja dan harus langsung ditindak,” katanya.