JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan berkelanjutan dan pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya ini menjadi bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dan memperluas akses pembiayaan usaha produktif di daerah.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan hal itu pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan ini digelar serentak se-Indonesia dan diikuti pelaku UMKM dari Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan, Pemprov Papua akan terus berkolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran serta disertai pembinaan kepada pelaku UMKM agar mampu mengelola modal usaha secara berkelanjutan.

“Pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran agar pelaku UMKM di Papua makin kuat dan mandiri,” ujar Aryoko.

Dari total 800.000 debitur KUR secara nasional, sebanyak 145 pelaku UMKM di Papua mengikuti akad massal tersebut. Mereka berasal dari berbagai sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, dan industri rumahan.

Menurut Aryoko, potensi ekonomi lokal di Papua cukup besar, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas usaha dan literasi keuangan. Karena itu, program KUR akan terus disinergikan dengan kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat kampung.

“Melalui KUR, kita ingin membuka akses modal seluas-luasnya bagi masyarakat kecil, sehingga usaha mereka bisa berkembang, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau implementasi program serta memastikan dana KUR digunakan secara produktif. ***