JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. 

Hal ini disampaikan Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Papua Triwarno Purnomo yang hadir mewakili Gubernur dalam melaksanakan presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu 19 November 2025 di Jakarta.

Triwarno menjelaskan bahwa dinamika pelaksanaan pemerintah Papua sejak pemberlakukan Otonomi Khusus membawa tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan di Papua, yang juga sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi yang dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga stabilitas sosial, memberikan informasi publik, sekaligus menjadi sarana memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagaimana kami mewujudkan cita-cita pemerintahan yang inklusif, responsif, dan adaptif,  transparan dan akuntabel di Papua. 

Dikatakan Triwarno “Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kebijakan strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kondisi geografis dan sosial budaya Papua yang beragam, pemerintah menghadirkan layanan informasi melalui PPID pada seluruh SKPD dan layanan digital yang terintegrasi. Bagaimana kami mewujudkan cita – cita pemerintahan yang inklusif, responsif dan adaptif serta yang transparan dan akuntabel”.

Sejumlah isu seperti pembinaan PPID Kabupaten/Kota, penguatan jejaring, pelatihan, serta koordinasi dengan media dan lembaga adat dan kendala – kendala administrasi, infrastruktur dan penganggaran menjadi pembahasan oleh tim penguji dari Komisi Informasi Pusat. 

Pentingnya Pemerintah Provinsi Papua  membuka informasi prioritas seperti layanan dasar, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga proyek strategis nasional, agar masyarakat dapat memantau capaian secara transparan. “Bagaimana pembinaan pemerintah Provinsi Papua kepada PPID Kabupaten Kota yang ada di Papua,  dalam hal tata kelola informasi publiknya. Keterbukaan dan  koordinasi fungsi untuk PPID di daerah terus dibina sehingga keterbukaan ini jangan merupakan sebuah ancaman” kata Suwito salah satu tim penguji .

Sementara itu  Syawaludin yang juga menjadi tim penguji mengatakan keterbukaan informasi harus mampu memberikan informasi tentang  potensi -potensi yang menarik secara baik sehingga tidak menimbulkan  persepsi yang salah,” Papua itu laksana seorang gadis cantik yang harus dipersolek, agar masyarakat paham dan tertarik” ujarnya.

Menjawab pertanyaan terkait inovasi digital oleh Budi Utami, Triwarno menyampaikan Salah satu terobosan digital yang telah dilaksanakan adalah pengembangan platform website CMS pemerintahan yang diterapkan secara seragam di seluruh SKPD dan dirancang ramah disabilitas. Selain itu Pemerintah Provinsi Papua  juga telah membangun 250 titik layanan internet Starlink yang direncanakan bertambah menjadi 300 titik hingga akhir tahun untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Diakhir presentasi Triwarno mengatakan  bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendorong keterbukaan informasi sebagai tujuan utama untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. “Keterbukaan informasi bagi kami adalah jembatan kepercayaan. Jembatan untuk bercermin, memperbaiki diri, dan memberikan kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang maju dan harmonis,” tegasnya.

Kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 November 2025 ini dihadiri oleh para Pimpinan Daerah, Badan - Badan Publik serta Komisioner dan anggota  Komisi Informasi Pusat. ***