JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Upaya ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan terintegrasi dan terhindar dari tumpang tindih antarlevel pemerintahan.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Forum SKPD Sinkronisasi Program dan Perencanaan Data Infrastruktur yang melibatkan lima organisasi perangkat daerah sektor infrastruktur, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan, Kominfo, dan SDM.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sinkronisasi diperlukan karena banyak kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh balai pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.

“Kita perlu duduk bersama supaya jelas pembagian peran. Mana yang dikerjakan balai pusat, mana provinsi, dan mana kabupaten atau kota,” ujar Christian di Jayapura.

Ia menjelaskan hasil forum akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Program yang telah disepakati selanjutnya diusulkan masuk dalam dokumen perencanaan nasional agar mendapat dukungan anggaran.

Selain mencegah duplikasi proyek, sinkronisasi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Christian menegaskan pembangunan infrastruktur harus saling terhubung agar benar-benar membuka keterisolasian daerah.

“Kalau satu daerah membangun jalan dari satu arah, pembangunan dari arah lain harus disambungkan. Jangan sampai infrastruktur berdiri sendiri tanpa koneksi,” katanya.

Menurut Christian, perencanaan terintegrasi akan memastikan pembangunan infrastruktur mendukung akses transportasi, distribusi barang, serta peningkatan pelayanan publik. Forum ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah baru menyampaikan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. ***