JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni, rumah subsidi, dan pembangunan rumah susun. Langkah ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Gubernur Fakhiri mengatakan, rakor tersebut membahas sinkronisasi kebijakan dan program lintas kementerian, termasuk penguatan regulasi serta pendataan calon penerima manfaat. Koordinasi ini dinilai penting agar pelaksanaan program perumahan di daerah berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Kondisi sosial masyarakat Papua, di mana satu rumah kerap dihuni beberapa generasi, turut memengaruhi besarnya kebutuhan hunian.

“Karena itu, angka kebutuhan rumah di Papua cukup besar dan harus dijawab dengan kebijakan yang terencana serta berkelanjutan,” ujar Fakhiri.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyaluran sekitar 14 ribu unit bantuan perumahan melalui berbagai skema. Program tersebut mencakup rumah subsidi, renovasi rumah, serta dukungan pembiayaan melalui KPR.

Sementara itu, pada tahap awal 2026, pemerintah akan memulai pekerjaan fisik renovasi sekitar 2.100 unit rumah tidak layak huni. Pelaksanaan renovasi direncanakan mulai Maret 2026 dengan menggandeng balai perumahan sebagai mitra teknis.

Selain renovasi rumah, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan lima unit rumah susun. Rumah susun tersebut direncanakan dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan dan penyangga.

Gubernur Fakhiri menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap agenda nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya hunian yang layak, dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya. ***