JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 sebagai forum strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. (30/4)

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua. 

Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, antara lain unsur K/ L, (Hibrid),  Forkopimda Papua, para Bupati/Wali Kota se-Papua, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KIPPP), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif”, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. 

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. “Musrenbang ini harus menjadi ruang penyelarasan yang efektif, sehingga setiap program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Papua,” ujarnya. 

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan kualitas pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menuju Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. ***