YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat pelembagaan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender, empat Pemerintah Provinsi lokasi Program SKALA di wilayah Papua melakukan kegiatan Studi Banding Pembelajaran ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan strategis yang berlangsung dari 2 hingga 4 Juni 2026 ini diharapkan membantu pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. (2/6)

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyelarasan terhadap agenda nasional yang tertuang dalam Misi Asta Cita ke-4 RPJMN 2025–2029, yang menempatkan kesetaraan gender dan perwujudan masyarakat inklusif sebagai prioritas strategis. 

Provinsi DIY dipilih sebagai lokus pembelajaran utama karena rekam jejak yang berhasil meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Utama Tahun 2023. DIY dinilai sukses mengintegrasikan PUG dan Inklusi Sosial ke dalam seluruh siklus pembangunan melalui instrumen inovatif, seperti Musrenbang Tematik dan pengelolaan data terpilah yang terintegrasi dalam kerangka Satu Data Daerah. 

Pemda DIY juga dinilai memiliki seperangkat kebijakan dan kelembagaan yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan yang responsive gender dan inklusif, dan memiliki praktek baik dalam membangun kerjasama dengan swasta dan BUMD, untuk memastikan kecukupan fiskal dalam memastikan layanan dasar terutama menyasar kelompok rentan.  

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA) Kementerian PPN/Bappenas RI, Qurrota A`yun. Pada sambutannya mengatakan “Tata kelola pembangunan yang inklusif tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari sejauh mana proses pengambilan keputusan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya”.  Dalam paparannya diuraikan kerangka strategis Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ke dalam rencana pembangunan nasional untuk periode 2025–2045.  

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemda DIY, Faisol Muslim, menguraikan pengalaman strategi pembangunan inklusif yang komprehensif di DIY, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan ketimpangan sosial.  Dalam paparannya, kerangka kerja ini, yang dikenal sebagai “Pancamulia” didorong oleh reformasi desa-desa setempat, pemberdayaan wilayah pesisir selatan, serta integrasi teknologi inovatif.  Beberapa inisiatif utamanya seperti dukungan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti transportasi inklusif dan layanan kesehatan yang ditargetkan, serta upaya agresif untuk memasukkan kembali anak-anak yang putus sekolah ke dalam sistem pendidikan. 

Kunjungan belajar ini diikuti olehlembaga penggerak PUG dan Inklusi Sosial seperti perwakilan dari Bappeda / Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Inspektorat, BPKAD, Biro Tata Pemerintahan dari 4 Provinsi di Tanah Papua, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya.  ***