JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menerima tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar dari pemerintah pusat. Tambahan tersebut membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai di tengah meningkatnya beban aparatur pascapemekaran daerah.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan tambahan DAU tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan secara cermat agar hak pegawai tetap dapat dipenuhi hingga akhir tahun.

“Provinsi Papua itu dikasih Rp77 miliar, itu tambahan DAU. Peruntukannya untuk kekurangan belanja pegawai,” kata Fakhiri, Kamis (13/8/2026).

Menurut Fakhiri, beban belanja pegawai Papua meningkat setelah terbentuknya tiga provinsi baru. Sebagian ASN yang sebelumnya berada dalam wilayah provinsi induk tidak berpindah sehingga kebutuhan pembiayaan pegawai masih menjadi tanggung jawab Papua.

“Provinsi Papua ini kami kelebihan pegawai. ASN yang ada di Provinsi Papua tidak pindah ke provinsi baru, sehingga menjadi beban pegawai bagi kami,” ujarnya.

Fakhiri meminta jajaran pemerintah daerah menghitung kebutuhan belanja pegawai secara tepat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pembayaran gaji dan hak pegawai tetap berjalan sampai akhir tahun.

“Saya minta staf menghitung dengan baik. Jangan sampai nanti pegawai saya tidak dapat gaji di akhir tahun,” katanya.

Kepala Bapperida Papua Muflih Musaad membenarkan tambahan DAU tersebut diprioritaskan untuk belanja pegawai. Namun, tambahan anggaran itu belum sepenuhnya menutup seluruh kebutuhan belanja pegawai dan belanja wajib pemerintah daerah.

“DAU yang penggunaannya diprioritaskan untuk belanja pegawai. Kalau dilihat dari tambahan ini sebenarnya masih kurang,” kata Muflih.

Muflih menjelaskan kebutuhan tersebut mencakup gaji dan tunjangan pegawai, serta belanja wajib seperti listrik, air, pemeliharaan, dan pelayanan dasar. Dana Otonomi Khusus masih membantu pemerintah daerah memenuhi sebagian kebutuhan pelayanan dasar di Papua.

“Untung kita punya Otsus sehingga masih bisa kita cover. Kami berharap 2027 tidak terjadi efisiensi lagi,” ujarnya. ***