JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menjalankan program Sekolah Rakyat sambil menunggu penyelesaian pembangunan fasilitas fisiknya. Pendekatan tersebut dilakukan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak harus menunggu gedung sekolah selesai untuk memperoleh layanan pendidikan.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tiga lokasi Sekolah Rakyat dari usulan pembangunan 2026 mulai terbangun di Biak, Sarmi, dan Kota Jayapura. Pelaksanaan program juga telah berjalan sejak tahun sebelumnya di sejumlah kabupaten.
Fakhiri menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau Sekolah Rakyat rintisan terintegrasi di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
“Yang baru bisa terbangun dari usulan kami tahun ini itu ada tiga, di Biak, kemudian di Sarmi, dan di Kota Jayapura. Namun, kita tidak bisa menunggu terbangun dulu,” kata Fakhiri.
Menurut Fakhiri, Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut juga diharapkan menjangkau anak yang putus sekolah dan tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Fakhiri mengatakan pembangunan berikutnya direncanakan di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Untuk Kabupaten Jayapura, pemerintah menyiapkan lokasi di Maribu menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi Papua.
“Kalau ini bisa dibangun mendekatkan ke area-area yang sudah terbuka, ini kan bisa banyak menolong anak-anak Papua yang mungkin pada saat ini tidak mampu untuk bersekolah,” ujarnya.
Fakhiri berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua dapat diselesaikan pada tahun depan. Ketersediaan lahan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan sejumlah lokasi.
Sebagian besar kabupaten dan kota, kata Fakhiri, telah menyiapkan lahan untuk mendukung program tersebut. Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya mendorong proses pembangunan agar akses pendidikan bagi kelompok sasaran dapat diperluas. ***