"Saya tidak setuju dengan gagasan Menpan untuk memberikan lumpsum bagi pensiunan," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ginandjar Kartasasmita, kepada Antara di Jakarta. Menurut Ginandjar, kebijakan pemerintah tentang dana pensiunan sudah bagus, jadi tidak perlu diubah lagi. Dia mengatakan pemerintah mungkin bisa memberikan kebebasan kepada para pensiunan untuk memilih sendiri apakah tetap mau menerima dana pensiunan setiap bulan atau memilih untuk mendapat pesangon yang hanya satu kali saja. Ginandjar mencontohkan bahwa ada PNS yang bisa berdagang, sehingga lebih memilih dengan cara lumsum (menerima uang pensiun sekali gus). Namun, bagi mereka yang tidak memiliki bakat untuk berdagang uangnya akan cepat habis.

"Jadi serahkan saja kepada pegawai negeri biar mereka memilih sendiri," ujar dia. Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta mengatakan, masalah pemberian pensiun secara lumpsum tersebut sedang dikaji. "Nanti kita kajilah tentang dana pensiun itu," ujar dia singkat. Sebelumnya, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN), Taufiq Effendi telah membuat pernyataan mengejutkan mengenai gagasan untuk menghapuskan uang pensiun bagi para pegawai negeri yang sudah purna tugas, dan menggantinya dengan uang pesangon. Gagasan tersebut disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan. Namun, bagi sebagian besar para pensiunan menganggap gagasan Menpan tersebut sangat merugikan dan mengancam ketenteraman hidup di akhir masa hayat, kecuali bagi sebagian kecil pensiunan yang kaya, atau yang mempunyai sambilan mata pencaharian yang sudah mapan.