Pelaksanaan Lokakarya dan Forum Jasa Konstruksi yang dilangsungkan di Lantai VII Bank Papua, 11-12 Desember oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, telah melahirkan sebanyak 23 rumusan rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua, untuk kemudian ditinidaklanjuti dalam kerangka perbaikan kinerja pengusaha di Papua, khususnya pemberdayaan pengusaha asli Papua sejalan dengan amanat Otsus. Bunyi dari rekomendasi tersebut salah satunya, untuk kegiatan yang nilainya dibawah Rp. 5 milyar direkomendasikan diadakan penunjukan langsung kepada pengusaha asli Papua.
Rekmendasi ini dihasilkan melalui musyawarah LPJK Daerah Provinsi Papua yang melibatkan masyarakat jasa konstruksi se-Papua.
Gubernur Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua, Andi Baso Bassaleng tak putus-putusnya meminta kepada para penyedia jasa untuk tidak selalu berharap mendapatkan pekerjaan atau proyek-proyek dari pemerintah saja, melainkan harus bisa bersaing guna mendapatkan pekerjaan di luar anggaran pemerintah baik dana yang bersumber dari APBD maupun APBN. “Selama ini saya mencermati para pengusaha di daerah ini masih cenderung selalu ingin mendapatkan pekerjaan dari pemerintah saja, padahal di sisi lain masih banyak peluang yang memberikan kontribusi. Untuk itu, saya harap para penyedia jasa agar jangan selalu berharap mendapatkan proyek dari pemerintah,” ujar Gubernur. Sementara itu, Ketua Dewan LPJK Daerah Provinsi Papua, Melky Suebu dalam sambutannya berharap agar melalui hasil perumusan rekomendasi pada lokakarya dan forum jasa kontruksi ini bisa menjadi salah satu media yang mendorong perkembangan maupun pemberdayaan para pengusaha asli Papua di tanahnya sendiri serta mendorong terbentuknya Perdasi maupun Perdasus.