Bupati Biak Yusuf M. Maryen membantah pembangunan Pelabuhan Perikaan Samudra (PPS) di Biak Timur terkendala masalah tanah hak ulayat masyarakat adat.  Menurut Bupati, rencana pembangunan PPS sebenarnya, dilakukan pada tahun 2006 lalu. Namun, dalam pelaksanaan tender tidak ada pemenang. Sehingga dana tahap pertama senilai Rp. 4 milyar terpaksa dikembalikan ke kas Negara untuk kemudian digulirkan pelaksanaannya pada tahun 2007 ini. “Sebenarnya tidak ada masalah dalam proses pembangunan PPS. Cuma pada saat tender tahun kemarin itu, tidak ada pemenangnya. Oleh karena itu, dana yang ada kita kembalikan ke kas Negara untuk kemudian kita gulirkan ditahun anggaran 2007 terkait pelaksanaan pekerjaannya,” kata Bupati, usai membuka Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Papua, Rabu (28/2) di Ballroom Hotel Intsia, Biak Numfor.
  Masyarakat Biak Timur, khususnya pemegang hak tanah adat sangat mendukung rencana pembangunan PPS. Namun diakui Bupati dalam pelaksanaannya ada segelintir masyarakat yang mempunyai kepentingan politik tertentu, mencoba menghalang-halangi serta menghambat rencana pembangunan PPS di Biak Timur.
  Tahun lalu, lanjut Bupati, sekitar 20 masyarakat adat setempat telah difasilitasi Pemkab Biak untuk melakukan studi banding ke PPS Muara Karang, Jakarta. Dari hasil studi banding, masyarakat adat terlihat sangat antusias serta sangat mendukung rencana pembangunan PPS di Biak Timur, guna menunjang pertumbuhan perekonomian di Biak Numfor. “Kalau saya menilai dari sisi masyarakat adat setempat, mereka pada umumnya mendukung. Memang ada satu, dua orang yang punya kepentingan politik menghambat rencana pembangunan PPS. Namun, pada umumnya masyarakat pemegang hak tanah adat sangat setuju, ini dibuktikan melalui laporan hasil studi banding 20 orang masyarakat adapt setempat, di PPS Muara Karang, Jakarta tahun kemarin,” tutur Bupati. Ditanya apakah sudah Pemkab Biak telah melakukan pembebasan lahan pembangunan PPS di Biak Timur, kata Bupati, pembebasan lahan memang belum dilakukan, namun akan diselesaikan dalam waktu dekat, karena desain perencanaan pembangunan PPS sudah siap.  Disamping itu, Pemkab Jayapura akan melakukan ulangan dari sisi administrasi, guna kelancaran pembangunan PPS. Bupati yakin, rencana pembangunan PPS akan terealisasi dalam tahun ini juga.