"Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM, minta agar kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua beserta para lembaga donor untuk menurunkan blog grand bagi masyarakat di kampung, tidak dimanfaatkan oleh birokrasi guna digiring kepada bentuk-bentuk proyek. Menurut Sekda, pemberian blog grand adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membangun kampungnya dan bukan untuk kebutuhan birokrasi yang ada diatasnya.

"Dalam artian kebutuhan masyarakat harus muncul dari musren (musyawarah rencana) masyarakat dikampungnya dan bukan dibuat atau diadakan oleh birokrasi diatasnya. “Ini artinya kalau untuk Pembangunan di kampung nantinya, pengadaan bahan-bahan dan lainnya untuk Pembangunan Kampung harus diadakan dan dikerjakan oleh masyarakat Kampung itu sendiri. Tidak oleh Birokrasi yang menggirinya dalam bentuk proyek, sehingga anggaran yang turun tidak sesuai,” kata Sekda disela-sela pembukaan Lokakarya Provinsi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP), bertempat di Ballroom Hotel Matoa, Selasa (19/6).

"Menurut Tedjo, pelaksanaan rielnya dilapangan, yakni dana senilai Rp. 100 juta tersebut, diproses melalui gagasan sosialisasi masyarakat kampung berikut proses pengerjaannya melalui satu pendampingan. “Jadi, sekali lagi saya himbau agar dana blog grand untuk tidak dijadikan sebagai proyek. Ini untuk sukseskan Program Pembangunan Kampung, seperti yang dicita-citakan Bapak Gubernur, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera menuju Papua Baru,” tukasnya.