Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan, kewenangan daerah dalam bidang pelayanan perizinan usaha perikanan supaya dikaji dan dirumuskan kembali dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
    Dilain pihak, Gubernur Suebu minta, pengelolaan usaha-usaha pemberdayaan perekonomian yang bersifat strategis agar dapat menyentuh langsung masyarakat nelayan dan petani ikan melalui berbagai pendekatan antara lain pendekatan kawasan pada sentra-sentra produksi, potensi komoditas unggulan dan penciptaan pola kemitraan serta pemberdayaan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
    “Disamping itu, harus pula diingat permasalahan protein bagi masyarakat, utamanya di daerah-daerah terpencil dan jauh dari perkotaan,” demikian beberapa penegasan Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang & Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dinas Perikana dan Kelautan Provinsi Papua, Kamis (3/4), di Lantai III Relat Indah Hotel, Jayapura.
    Menurut Gubernur, hal yang tak kalah penting adalah perlu dirumuskan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan gizi dan mutu makanan melalui sektor perikanan dan kelautan terutama bagi masyarakat di daerah-daerah pedalaman.
Sehingga pada Rakernis ini, harus dirumuskan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di Provinsi Papua. Sebab pada tahun ini diharapkan kita sudah mampu meletakan landasan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kuat dalam rangka menuju Papua baru.
    “Visi tersebut jangan hanya menjadi simbol saja, tetapi dilaksanakan melalui rencana strategis yang diemban oleh dinas perikanan dan kelautan sehingga diharapkan pada tahun ini sudah dapat memberikan hasil” tegasnya. Pelaksanaan Rakernis ini, dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Umum Setda Papua, Ibrahim Is Badaruddin mewakili Gubernur Papua.
    Kegiatan yang mengambil tema “Evaluasi, koodinasi dan sinkronisasi program/kegiatan perikanan dan kelautan berbasis kampung” ini dihadiri sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari para pejabat Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta Stasiun Karantina Ikan se-Provinsi Papua.
    Menurut Ketua Panitia penyelenggara, Frits Y. Mambrasar, S.Sos, kegiatan Rakernis yang digelar selama 3 hari (3 s/d 5 April 2008) ini, antara lain bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008, serta menyamakan visi, misi dan presepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan perikanan di Papua yang berpihak pada pelayanan masyarakat.