Keberpihakan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada dunia usaha, dinilai 0% atau tidak ada sehingga belum banyak investor yang mau masuk untuk berinvestasi di bumi cenderawasih ini. Menurut Mantan Sekertaris Umum (Sekum) Hipmi Papua, Max Krey, agar
investor mau masuk berinvestasi di Papua maka perlu ada kerjasama yang baik antara pihak Pemda dan Dunia Usaha. Namun, komitmen tersebut hingga saat ini belum sama sekali terwujudkan padahal Hipmi Papua sudah acap kali mengundang investor ke Papua untuk berinvestasi di tanah ini.
    “Kemarin kita bawa 14 investor yang menyatakan siap berinvestasi di Papua tapi tidak ada follow up (tindaklanjutnya,red) oleh pemda. Kali ini kita bawa 31 investor yang sudah menyatakan siap berinvestasi lebih dari Rp. 5 trilyun dan kita harap ini ada tindaklanjut dari Pemda,” katanya.
    Disela-sela pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Hipmi Papua, bertempat di Swiss Belhotel pekan kemarin, Max Krey mengatakan, Pemda perlu ada satu kesepakatan antara pihak Pemda dengan dunia usaha berkaitan dengan hal tersebut. “Tentunya dengan ini kita harap agar bisa masuk investasi yang besar ke Papua. Yang tentunya melalui keberpihakan Pemda kepada para dunia usaha apakah dengan memberikan kemudahan perijinan atau yang lainnya,” jelasnya. Sementara itu, Mantan Ketua Hipmi Papua, Andi Rukman Nurdin memastikan telah mengklarifikasi statement pengurus Hipmi Pusat yang bersedia memasukan investasi senilai Rp. 5 trilyun ke Papua. Menurut Andi, pengurus Hipmi Pusat menyatakan tidak hanya akan menginvestasikan Rp. 5 trilyun ke Papua, bahkan lebih besar dari angka tersebut. Namun perlu ada jaminan keamanan bagi para investor dengan mengesahkan Perdasi & Perdasus. “Untuk itu, kita mendorong pihak Pemda, DPRP dan MRP agar segera mengesahkan Perdasi & Perdasus sehingga bisa ada jaminan keamanan kepada para investor,” harapnya.