"Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Adhoc RI menyatakan mendukung penuh kebijakan Gubernur Papua menerapkan pembebasan biaya sekolah atau SPP bagi siswa SD & SMP di Papua mulai Tahun 2009 mendatang. Hal demikian sebagaimana diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI Panitia Ad Hoc III Provinsi Papua yang  membidangi Kesra, Pendidikan dan Kesehatan, Pdt. Drs. Max Dametouw, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE, Selasa (6/5) Pertemuan tertutup yang digelar di ruang kerja Wagub Papua ini adalah dalam rangka penyerapan aspirasi oleh DPD di Daerah. Turut hadir dalam pertemuan ini, Ny. Ferdinanda Ibo Yatipay dari Panitia Sd Hoc I membidangi Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan Pemekaran, Politik, HAM serta Marcus Louis Zanggonao, BA yang membidangi masalah sumber daya alam, infrastruktur, dan ekonomi. Sementara menyoal tentang pemberlakuan sekolah gratis ini, Max berharap agar penggunaan dana Otsus untuk Tahun 2009 mendatang bisa benar-benar dapat membebaskan biaya pendidikan siswa SD dan SMP. “Dan kita akan mendorong untuk pembebasan SPP SD dan SMP ini bisa terealisasi,” jelasnya. Dilain pihak, Max menegaskan akan ikut mendorong kekurangan 700 lebih guru SMA, 1000 lebih guru SMP dan 3000 lebih guru SD. Pihaknya meminta agar kekurangan guru ini juga harus dipikirkan secara bersama-sama melalui berbagai kerjasama dengan lembaga terkait. “Kami melihat sudah ada kemauan Pemerintah Daerah untuk memajukan berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan hal ini kita pihak DPD akan terus mendorongnya,” ujarnya. Disinggung soal indikasi tindak pidana korupsi, Max mengatakan berdasarkan hasil diskusi dengan Wagub bahwa kasus yang telah ada akan terus didorong, dan upaya pemeriksaannya tinggal menunggu turunnya izin dari Presiden SBY. “Kita akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah bahkan Pusat untuk terus mendorong pengusutan beberapa kasus yang ditemukan,”ucapnya.