Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengumumkan bendaharawan terbaik tahun 2010 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, jatuh kepada Biro Umum dan Perlengkapan.

       Kepala BPKAD Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si menegaskan, pemberian penghargaan kepada Biro umum sebagai bendaharaan terbaik berdasarkan kriteria penilan yang ditetapkan, yakni menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara tepat waktu dengan dilengkapi administrasi yang baik serta menyetor sisanya uang sebelum tanggal 31 Desember. Jadi, mereka menyampaikan tepat waktu sementara dokumennya cantik. Maka itu, bendahawaran biro umum tahun 2010 menjadi yang terbaik, kata Achmad Hatari, dalam satu kesempatan di Kantor Gubernur Papua.

       Menurut Hatari, selain Biro Umum, dinas yang dikepalai olehnya berada di urutan yang kedua disusul Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua yang berada di urutan ketiga. Kaitannya dengan hal ini, pihaknya berharap agar prestasi yang ada agar terus dipertahankan sementara bagi SKPD yang belum berprestasi agar berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. sebab bagi bendaharawab yang terburuk juga akan mendapat sanksi. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas rata-rata bendaharawan di lingkungan Pemerintah Provinsi sudah baik, hanya soal kecepatan saja, ungkapnya.

       Menyinggung soal reward atau pembelian pengharaan, Hatari mengatakan bagi instansi yang Kepala SKPDnya beragama Kristen, akan mendapat kesempatan untuk beribadah di Yerusalem sementara untuk yang beragama muslim akan beribadah naik haji di Mekkah. Jadi, kita kasih reward untuk yang berprestasi. Reward ini berlaku tiap tahun dengan harapan SKPD bisa berlomba-lomba untuk memperbaiki pelaporan keuangannya menjadi yang terbaik, harapnya. Sementara menyinggung tentang pelaporan keuangan dari Kabupaten/Kota, ia mengatakan sampai saat ini baru sebanyak 3 kabupaten yang menyampaikan laporan keuangan Tahun 2010 untuk di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketiga kabupaten tersebut, yakni Pegunungan Bintang, Asmat dan Kabupaten Jayapura.

       Sementara untuk Pemerintah Provinsi, saat ini tim dari BPK tengah melakukan pemeriksaan dan diharapkan pada tanggal 9 Juni, audit dapat rampung untuk kemudian dapat segera dibahas dengan DPR Papua. Sehingga kita berharap sebelum tanggal 25 Juli 2011 yang adalah masa berakhirnya jabatan Gubernur dan Wagub Papua, pekerjaan rumah seperti ini sudah selesai dalam pembahasan dengan semua pihak, tegas dia.