Menurut data Badan Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua, hampir seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) instansi pemerintah daerah.

       Data Badan Sumber Daya Manusia Papua merilis untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua hanya sekitar 33 persen pegawai yang sesuai dengan bidang tugas sementara sisanya tidak sesuai. Hal yang sama terjadi pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, yaitu hanya sebanyak 25 persen yang sesuai dengan tupoksi.

        Kaitannya dengan ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dihimbau untuk memberi pelatihan yang sesuai kepada para pegawai yang latar belakangnya tak memenuhi tupoksi. Jadi, kami menghimbau kepada SKPD agar memberi pelatihan yang sesuai. Hal demikian bertujuan agar para pegawai yang tidak sesuai dengan Tupoksi itu, bisa menguasai bidang tugasnya kendati latar belakang pendidikan berbeda dengan instansi yang menjadi tempatya kerjanya, kata Kepala Badan Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua, dalam satu kesempatan, kemarin.

       Sementara menyinggung tentang banyaknya antusias dari pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri, namun tidak sesuai kompetensi atau bidang tugas instansi, Zakharias memaklumi hal itu. Namun, dengan adanya berbagai pelatihan kepada para pegawai maka masalah tersebut bisa menjadi jawaban. Ya memang itu sulit kalau yang sesuai kompetensi. Misalnya di Jayapura sekolah yang ada kan sudah banyak dan kita sudah tahu bahwa tidak cocok dengan tugas dan fungsinya.

        Ya, saya harap pendidikan, training-training dan pelatihan itu dikaitkan juga dengan tugas dan fungsi supaya menjawab kebutuhan itu. Karena pegawai juga kasian dia ingin naik pangkat, sementara untuk dapat tugas belajar juga anggaran terbatas. Maka itu saya pikir hal dengan diberipelatihan yang sesuai adalah obatnya, tukasnya.