Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. Djarot Soetanto,MM mengatakan lemahnya sumber daya manusia (SDM) di Papua menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap hasil pendataan maupun pencacahan penduduk dibumi cenderawasih.

     Selain sumber daya manusia yang sedikit lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia, masalah penting lain yang menjadi hambatan dalam pencacahan penduduk adalah faktor geografis dan topografi Papua yang sulit. Memang kendala kita adalah medan yang sulit untuk diakses oleh para tenaga pencacah serta adanya tingkat pendidikan yang kurang sehingga sangat mempengaruhi data hasil responden. Sebagai contohnya jika tenaga pencacahnya bagus sementara respondennya kurang bisa memahami apa yang ditanyakan itu maka ini juga mendatangkan ketidakvalidan data. Sebaliknya kalau pencacah kurang baik, tetapi respondennya baik ini tentu juga bisa timbulkan kesalahan. Karena itu, memang hal ini sekali lagi menjadi tantangan kita dan BPS terus berupaya memperbaiki hal ini dari waktu ke waktu, tukasnya. Disinggung soal perbedaan data penduduk antara Pemda dan BPS Papua, dia mengatakan, masalah pemekaran menyebabkan data kependudukan menjadi lebih ruwet. Dalam artian, masalah kepentingan (politik) selalu meragukan atau mempertanyakan data kependudukan Badan Pusat Statistik. Jadi BPS dalam melakukan pencacahan penduduk itu berdasarkan pada konsepsi de facto dan de jure. Artinya penduduk yang ada lalu kita lakukan pendataan dari rumah ke rumah. Sedangkan dari data lain, sumbernya adalah hanya berdasarkan sumber-sumber yang kita tidak jelas metodologinya.

     Jadi mungkin ada metodologi tertentu yang mereka gunakan sehingga data-data ini ada perbedaan kalau kita perbandingkan. Tapi sekali lagi ini tergantung penggunaan namun secara metodologi kita bisa memperbandingkan dalam artian mengusut sebetulnya kesalahan itu terjadi dimana, tuntasnya.