06Sep 12
- Uncategorized
- 1269 x dilihat.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS pada hari Jumat (7/9) besok, bakal melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar dan Frans Sanadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertempat di Kantor DPRD Kota Serui. Hal demikian sebagaimana diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum, Drs. Elieser Renmaur saat ditemui wartawan usai menghadiri satu acara, Rabu (5/9), di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dikatakan Elieser Renmaur, dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut diharapkan roda
pemerintahan dan pembangunan yang selama ini berjalan kurang maksimal, dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Karena dengan adanya kepemimpinan yang devinitif di suatu daerah maka sudah barang tentu kegiatan pemerintahan akan berjalan lebih baik, tepat sasaran dan terarah. Karena setelah dilantik Kepala Daerah akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun mendatang dengan mengkompilasikan antara program jangka panjang dengan visi dan misi yang dijanjikan kepala daerah saat berkampanye,†kata dia. Lebih lanjut dia berharap agar kepala daerah yang nantinya dilantik untuk tidak menunggu berlama-lama tetapi langsung “action†(mengumpulkan para staf) selanjutnya memprogramkan berbagai kegiatan pro rakyat karena selama setahun pelaksanaan Pemilukada di Yapen, masyarakat tak tersentuh sepenuhnya dengan pembangunan. Ini sangat penting sebab tujuan dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat,†tukasnya.
Dimintai komentar soal pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung lama dan menelan biaya cukup besar, Elieser menolak berkomentar karena sisi pemerintah daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan menyediakan anggaran sementara pelaksanaan ada di tangan KPU. Meski begitu, Elieser menggarisbawahi kinerja KPU yang semestinya bekerja professional untuk menghindari pelaksanaan Pemilukada ulang yang menelan waktu tetapi juga biaya dan tenaga. “Tentu kita dari sisi pemerintahan maunya pelaksanaan Pemilukada itu efisien dan efektif serta tepat waktu. Tetapi kalau dari penyelenggara, partai pendukung dan masyarakat tarik menarik maka itu yang akhirnya banyak biaya yang harus keluar. Karena, ya bisa juga terjadi verifikasi ulang dan lainnya. Kalau putaran kedua tidak ada masalah tetapi yang menjadi masalah jika ada Pemilukada ulangâ€. “Karena itu kita mau KPU bekerja professional saja sehingga tidak perlu harus (Pemilukada) ulang dan bermasalah banyak,†tutupnya.
pemerintahan dan pembangunan yang selama ini berjalan kurang maksimal, dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Karena dengan adanya kepemimpinan yang devinitif di suatu daerah maka sudah barang tentu kegiatan pemerintahan akan berjalan lebih baik, tepat sasaran dan terarah. Karena setelah dilantik Kepala Daerah akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun mendatang dengan mengkompilasikan antara program jangka panjang dengan visi dan misi yang dijanjikan kepala daerah saat berkampanye,†kata dia. Lebih lanjut dia berharap agar kepala daerah yang nantinya dilantik untuk tidak menunggu berlama-lama tetapi langsung “action†(mengumpulkan para staf) selanjutnya memprogramkan berbagai kegiatan pro rakyat karena selama setahun pelaksanaan Pemilukada di Yapen, masyarakat tak tersentuh sepenuhnya dengan pembangunan. Ini sangat penting sebab tujuan dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat,†tukasnya.
Dimintai komentar soal pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung lama dan menelan biaya cukup besar, Elieser menolak berkomentar karena sisi pemerintah daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan menyediakan anggaran sementara pelaksanaan ada di tangan KPU. Meski begitu, Elieser menggarisbawahi kinerja KPU yang semestinya bekerja professional untuk menghindari pelaksanaan Pemilukada ulang yang menelan waktu tetapi juga biaya dan tenaga. “Tentu kita dari sisi pemerintahan maunya pelaksanaan Pemilukada itu efisien dan efektif serta tepat waktu. Tetapi kalau dari penyelenggara, partai pendukung dan masyarakat tarik menarik maka itu yang akhirnya banyak biaya yang harus keluar. Karena, ya bisa juga terjadi verifikasi ulang dan lainnya. Kalau putaran kedua tidak ada masalah tetapi yang menjadi masalah jika ada Pemilukada ulangâ€. “Karena itu kita mau KPU bekerja professional saja sehingga tidak perlu harus (Pemilukada) ulang dan bermasalah banyak,†tutupnya.
