Guna menyikapi keterlambatan penyaluran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pusat, Pemerintah Provinsi Papua menggelar rapat yang diantaranya dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Drs. Elia Loupatty,MM serta tiga rumah sakit “berplat merah” yakni RSUD Abepura, RS Jiwa Abepura dan RSUD Dok II Jayapura.

        Usai memimpin rapat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (3/10) kemarin, Asisten II Elia Loupatty menerangkan pelaksanaan rapat bertujuan membahas keterlambatan dana Jamkesmas yang turun ke Papua, “Jadi, rapat ini untuk membahas tertundanya dana Jamkesmas tapi sekali lagi ini hanya tertahan sedikit, ini bukan utang. Tetapi tertunda pembayaran saja,”kata dia.

        Dia mengatakan, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk datang berobat ke rumah sakit terlihat sudah semakin positif yang ditunjukan dengan semakin meningkatnya minat untuk memeriksakan kesehatannya rumah sakit. Oleh karena itu, pemerintah provinsi merasa perlu untuk melakukan rapat bersama pihak terkait dengan harapan dana Jamkesmas dapat segera turun untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Papua.

        “Makanya, tadi kita rapat bersama untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Diantaranya hal ini agar supaya tidak ada keluhan – keluhan lagi dari yang mengelola dana itu serta masyarakat yang berobat bisa benar-benar terlayani,” jelasnya. Ditanya soal besaran dana Jamkesmas bagi Papua, Elia Loupatty mengatakan nilai yang diberikan menyesuaikan banyaknya masyarakat yang berobat ke rumah sakit. “Jadi soal berapa rupiah itu terserah. Karena jamkesmas ini satu – satunya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dan untuk jumlah rupiah sekali lagi ini tidak menjadi soal,”tutur dia.

        Sementara menyinggung soal Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa), dia mengatakan program ini tak jauh berbeda dengan Jamkesmas hanya lebih ditujukan untuk masyarakat atau penduduk asli Papua. Dana Jamkespa ini murni dianggarkan melalui APBD.

         Dengan adanya Jamkespa dan Jamkesmas ini, diharapkan masyarakat tidak mampu yang berobat, dapat mendapat kemudahan dan terlayani dengan baik sehingga tak ada lagi keluhan mengenai masalah kesehatan. “Saya harap semoga Jamkespa dan Jamkesmas ini bisa benar-benar membantu masyarakat yang berobat. Dan jangan sampai ini jadi cerita yang kurang baik. Sebab jamkespa ini dihadirkan di Papua sebagai sebuah kebijakan untuk menolong orang asli Papua yang kurang mampu.

          Begitu pula Jamkesmas untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berdomisili di sini. Ini yang diharapkan kedepan agar masyarakat bisa terproteksi kesehatannya dengan dua kebijakan ini,” harapnya.