Dalam rangka “membangkitkan” kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang saat ini sudah tidak aktif, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Produksi Kementrian KUKM, bertempat di Hotel Yasmin Jayapura, kemarin malam.

       Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia Loupatty,MM mengatakan upaya “menghidupkan” kembali atau revitalisasi Koperasi Unit Desa ini dianggap penting dan sangat diperlukan karena secara historis KUD sempat menjadi lokomotif penggerak perekonomian di kampung maupun seluruh pelosok Papua.

      “Hal ini penting sebab KUD juga memiliki tugas bersama dengan SKPD untuk menggiatkan se.tor perekonomian daerah. Makanya, hari ini digelar Rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD di Papua serta para dunia usaha terkait dengan harapan cita-cita yang diharapkan ini bisa benar-benar terwujud,” jelas Gubernur.

          Dalam Kegiatan yang dihadiri seluruh Kepala Instansi terkait dari Kabupaten/Kota se-Papua ini, lanjut Gubernur turut membahas mengenai masalah revitalisasi Koperasi di daerah, disamping adanya program pembinaan di sektor Koperasi Unit Kecil Menengah (KUKM) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan di provinsi ini dan menjadi komponen penting pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke kampung – kampung.

          “Karena itu, konsekuensi logis dari kesemuanya itu bahwa kita harus mawas diri dan lebih bekerja keras, sehingga program pembangunan sektor KUKM Papua serta koperasi secara luas, kedepannya dapat terwujud secara bertahap terencana dan terarah melalui program maupun kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana APBN dan APBD setiap tahun,” katanya/ Menurut Gubernur, sangat diharapkan agar dalam perkoperasian di Papua bisa terciptanya suatu kondisi dimana ada pertumbuhan usaha pengolahan yang berbasis komoditi SDA dan seni budaya,  meningkatnya permintaan produk di pasar lokal, nasional dan luar negeri serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

        Oleh sebab  itu, upaya menjadikan sektor KUKM sebagai landasan perekonomian yang kuat di Papua adalah mutlak dengan menumbuhkan para wirausaha baru hingga sekurangnya mencapai empat persen dari jumlah populasi penduduk. Kemudian dibarengi dengan peningkatan produktifitas pelaku usaha KUKM yang diharapkan terus meningkat sekurangnya 15 persen per tahunnya hingga nilai ekspor produk meningkat rata – rata 15 persen per tahunnya.

        “Ini yang saya harapkan sehingga setiap Kepala Instansi diharapkan bisa mendorong berkembangnya usaha – usaha yang produktif dan memberikan nilai tambah, dengan mengutamakan sumber daya lokal dan melihat potensi pasar yang ada dimasing-masing wilayahnya,”harap dia.

          Ditambahkannya, pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) di Provinsi Papua tidak terlepas dari pengembangan aspek kelembagaan dan usaha.  Program dan kegiatan dari Deputi Produksi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI selama ini dinilai sangat membantu bagi pengembangan ekonomi daerah utamanya melalui dukungan berupa permodalan maupun sarana dan prasarana pendukung usaha KUKM tersebut.

         Oleh karenanya, bentuk-bentuk fasilitasi dari pusat seperti inilah yang harus didukung oleh kita semua dan dikawal dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatannya serta perlu kita semuanya mendampingi untuk mewujudkan keberhasilannya.