24Oct 12
- Admin Web Papua
- Uncategorized
- 1309 x dilihat.
Meski berbagai upaya maupun langkah strategis telah dilakukan, namun penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua belum memperlihatkan sinyal positif. Hal ini dapat dilihat dari data prevalensi pertumbuhan penderita yang terus menunjukan peningkatan, hingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.
"Belum lagi secara rata-rata nasional atau dalam angka, data menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penderita mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya," kata Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Syamsul Arief Rivai,MS melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK&KK) Provinsi Papua, Isak Swenny saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Papua, kemarin pagi bertempat di Delima Hotel – Entrop, Jayapura.
Dikatakan Gubernur, pemerintah telah menetapkan kebijakan, strategi maupun program yang secara terus – menerus memerangi penyebaran virus HIV dan AIDS. Bahkan di tiap kementrian dan lembaga juga memiliki strategi pendekatan penanggulangan namun dengan karakteristik yang berbeda serta dengan segmen intervensi yang berbeda pula. Diterangkan dia, meski terjadi peningkatan, sebagian kalangan beranggapan bahwa data yang terus meningkat itu lebih disebabkan oleh adanya upaya – upaya dari pihak pemerintah yang sangat serius memerangi penyebarannya (HIV). Meski demikian sebagian kalangan berpendapat bahwa angka yang terus meningkat adalah suatu sukses yang telah dicapai dalam mengungkapkan kasus – kasus terselubung, yang dengan secara perlahan dan berhasil membongkar teori gunung es yang dikembangkan Maslouw.
Makanya bisa kita lihat sekarang bahwa data terkini di Papua telah mencapai 12.618 ribu penderita yang terdeteksi. Angka yang sangat besar dibawa jumlah rata – rata nasional. Lalu pertanyaannya adalah dimana mereka yang menderita akibat HIV dan AIDS dan apa penyebab jumlah tersebut melambung tinggi? Bagaimana menolong mereka? Dikampung dan kelurahan mpat tinggal mereka, lalu apa yang harus dilakukan kepada mereka sebagai warga masyarakat," tukasnya.
Menyikapi kondisi demikian, Gubernur meminta BPMK&KK Provinsi Papua sebagai bagian dari KPA Papua agar dapat menempatkan dan menfokuskan penanggulangan dengan konsep pemberdayaan terhadap masyarakat ditingkat kelembagaan masyarakat dengan sasaran Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai basis intervensi secara dini.
“Dengan harapan langkah – langkah strategis yang harus dilakukan adalah upaya penyadaran kepada pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan, BAMUSKAM, LPM, RT, RW, Karang Taruna, PKK, Jemaat dan Lembaga Adat sebagai pelaku pemberdaya terdepan,†imbaunya.
Sementara kepada para peserta kegiatan Rakor Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV dan AIDS, Gubernur berpesan agar dapat memikirkan dan saling menukar pengalaman dalam menangani masalah HIV dan AIDS diinstansi dan lembaganya masing – masing, sehingga dapat muncul kebijakan dan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Papua.
"Belum lagi secara rata-rata nasional atau dalam angka, data menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penderita mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya," kata Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Syamsul Arief Rivai,MS melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK&KK) Provinsi Papua, Isak Swenny saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Papua, kemarin pagi bertempat di Delima Hotel – Entrop, Jayapura.
Dikatakan Gubernur, pemerintah telah menetapkan kebijakan, strategi maupun program yang secara terus – menerus memerangi penyebaran virus HIV dan AIDS. Bahkan di tiap kementrian dan lembaga juga memiliki strategi pendekatan penanggulangan namun dengan karakteristik yang berbeda serta dengan segmen intervensi yang berbeda pula. Diterangkan dia, meski terjadi peningkatan, sebagian kalangan beranggapan bahwa data yang terus meningkat itu lebih disebabkan oleh adanya upaya – upaya dari pihak pemerintah yang sangat serius memerangi penyebarannya (HIV). Meski demikian sebagian kalangan berpendapat bahwa angka yang terus meningkat adalah suatu sukses yang telah dicapai dalam mengungkapkan kasus – kasus terselubung, yang dengan secara perlahan dan berhasil membongkar teori gunung es yang dikembangkan Maslouw.
Makanya bisa kita lihat sekarang bahwa data terkini di Papua telah mencapai 12.618 ribu penderita yang terdeteksi. Angka yang sangat besar dibawa jumlah rata – rata nasional. Lalu pertanyaannya adalah dimana mereka yang menderita akibat HIV dan AIDS dan apa penyebab jumlah tersebut melambung tinggi? Bagaimana menolong mereka? Dikampung dan kelurahan mpat tinggal mereka, lalu apa yang harus dilakukan kepada mereka sebagai warga masyarakat," tukasnya.
Menyikapi kondisi demikian, Gubernur meminta BPMK&KK Provinsi Papua sebagai bagian dari KPA Papua agar dapat menempatkan dan menfokuskan penanggulangan dengan konsep pemberdayaan terhadap masyarakat ditingkat kelembagaan masyarakat dengan sasaran Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai basis intervensi secara dini.
“Dengan harapan langkah – langkah strategis yang harus dilakukan adalah upaya penyadaran kepada pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan, BAMUSKAM, LPM, RT, RW, Karang Taruna, PKK, Jemaat dan Lembaga Adat sebagai pelaku pemberdaya terdepan,†imbaunya.
Sementara kepada para peserta kegiatan Rakor Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV dan AIDS, Gubernur berpesan agar dapat memikirkan dan saling menukar pengalaman dalam menangani masalah HIV dan AIDS diinstansi dan lembaganya masing – masing, sehingga dapat muncul kebijakan dan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Papua.
