Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan (PMD) Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Al Karim, menegaskan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar kucuran dana yang disalurkan menjadi tidak mubasir.

       Dilain pihak, program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD tak selamanya cocok dengan kebutuhan rakyat. "Sebab tak jarang juga ada sebagian program biasanya terbengkalai karena arahnya tak tepat sasaran," kata dia pada Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Respek bagi PJO Kabupaten, Bendahara dan pendamping se- Provinsi Papua, kemarin.

       Dikatakan dia, program PNPM Mandiri Respek yang sedang berjalan saat ini, dinilai sudah cukup efektif juga telah menyentuh kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat, karena program tersebut memiliki perbedaan dengan program-program pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

       Contohnya, pembangunan jalan oleh masyarakat kampung yang hanya dengan anggaran terbatas, tetapi sulit untuk dilakukan oleh instansi terkait. "Nah, hal inilah salah satu perbedaan dalam program PNPM Mandiri Respek. Karena dalam Program PNPM Mandiri Respek, masyarakat dapat melakukan melakukan dialog untuk memilih program yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas masyarakat  etempat,” jelasnya Masih menurut dia, maka itu setiap program harus melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal dengan menciptakan rasa memiliki baik dalam program yang tentu diterima masyarakat.

 
       "Karna itu, para pendamping tolong utamakan partisipasi masyarakat, libatkan masyarakat dalam program pembangunan yang akan dibangun di kampung, karena pembangunan itu untuk masyarakat, dan mereka harus rasa memilih dan bertanggungjawab untuk merawat dan menjaga pembangunan tersebut,'' imbaunya.
Ditambahkan, jika pembangunan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka disitulah wujud keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Oleh karenanya, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah juga harus bisa kita menjembatani kepentingan rakyat. Supaya apa yang pemerintah kerjakan bisa dirasakan atau tepat sasaran karena sesuai kebutuhan rakyat," tutupnya.