Guna meminimalkan angka golput dalam proses Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Drh. Constant Karma, Senin (21/1) siang mengunjungi para pedagang Pasar Hamadi Jayapura untuk mengajak serta menghimbau pedagang agar menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan tanggal 29 Januari 2013 mendatang.

       Kedatangan Gubernur yang didampingi Karo Humas Setda Provinsi Papua Anni Rumbiak dan Kadisperindagkop Provinsi Papua Drs. Kaleb Worembai,MM,  mendatang sambutan yang dari para pedagang.

       “Jadi intinya saya disini untuk mengajak seluruh masyarakat Papua yang mempunyai hak pilih agar hari Selasa (29/1) minggu depan mau memilih pemimpinnya. Walaupun satu orang satu suara, tapi satu suara ini kan penting untuk proses politik”.

        “Sehingga mama-mama di pasar kita ajak kalau bisa hari Selasa mereka menggunakan hak pilihnya pada TPS terdekat. Dan kemudian memilih salah satu diantara 6 kandidat Gubernur supaya kita mempunyai pemimpin,” jelas dia.

       Menurut Gubernur, rencananya mengunjungi pasar sebab di Papua memiliki banyak pasar dan mudah-mudahan melalui kunjungan ini dapat pula mengajak masyarakat lainnya agar mau ikut berpartisipasi penuh saat pencoblosan nanti.

       Ditanya masyarakat apakah ada himbuan kepada Walikota dan Bupati agar melakukan hal yang sama, Gubernur menuturkan, hal seperti itu tak perlu dilakukan. “Tidak perlu karena ada banyak juga Bupati minta ijin untuk mereka kampanye. Tentu mereka dengan caranya sendiri silahkan saja. Karena itu ada aturan bahwa Bupati yang mau kampanye untuk Gubernurnya supaya cukup minta ijin dari Gubernur,” kata dia.

5 Lembaga Harus Netral, Termasuk Pers

       Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Constant Karma meminta kepada lima lembaga di Papua untuk netral dalam proses Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelima lembaga tersebut, yakni birokrasi (Pegawai Negeri Sipil), TNI, Polri, Komisi Pemiluhan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

       Netralitas dalam Pemilu perlu benar-benar dijaga agar rasa adil yang merupakan inti dari pesta demokrasi bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua khususnya 5 lembaga untuk netral. Kelima lembaga itu, yakni Birokrasi, TNI, Polri, KPU dan Panwaslu. Kelima lembaga ini harus netral supaya ada suasana adil didalam hati masyarakat. Dan itu inti dari pesta demokrasi. Rasa adil itu inti dari pesa demokrasi,” tukasnya.

       Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menambahkan satu lembaga yakni lembaga pers untuk ikut netral dalam proses Pemilukada kali ini. “Kenapa harus netral? Sebab pers membentuk opini publik. Apalagi situasi politik karena semakin dekat pencoblosan kan pasti makin panas. Maka itu, pers harus netral.