Menindaklanjuti permintaan dari Negara Jepang yang berkeinginan membawa pulang tulang-belulang eks tentara Jepang yang gugur saat perang dunia ke – II di Papua, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Polhukam dan Kementrian Dalam Negeri, Senin (4/2) siang melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura dalam rangka penggodokan nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU).Acara tersebut dihadiri Satuan Kerja Perangka  Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua,  Pemerintah Kota Jayapura, Pemkab Jayapura, Pemkab Sarmi, TNI/Polri serta pihak lembaga masyarakat maupun adat.


        Usai memimpin rapat Plt. Sekda Papua, Drs. Eli Loupatty,MM kepada pers diruang kerjanya mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan rapat tersebut adalah dalam rangka untuk menggali informasi maupun data terkait dengan rencana pengangkatan tulang belulang eks tentara Jepang tersebut. “Jadi, dalam rapat ini kita mau mendengar aspirasi dari semua pihak supaya sebelum membuat MoU antara pemerintah Jepang dan Indonesia nantinya sudah diatur hal-hal diperlukan dalam regulasinya. Makanya

sebelum itu (MOU dibuat) pemerintah merasa perlu mencari informasi terlebih dahulu supaya tidak keliru lagi dikemudian hari saat pengangkatan tulang sudah berjalan,” kata dia. Dia mengatakan, rapat dengar aspirasi ini merupakan hal yang tidak kalah penting sebab berbicara tentang kerangka eks tentara Jepang, merupakan satu hal yang tidak berdiri sendiri tetapi suatu tonggak sejarah dimana disitu tertuang satu perjuangan dalam perang yang memakan banyak korban jiwa.  

        Ditanya wartawan apakah sudah dipetakan daerah mana saja yang terdapat tulang belulang eks tentara Jepang tersebut, Sekda mengaku belum dilakukan namun secara kasat mata, kerangkanya banyak ditemukan di daerah Sarmi dan Biak sementara untuk mengetahui secara pasti akan ada penelitian lebih lanjut. “Begitu juga untuk kompensasi jika dilakukan pengangkatan tulang belulang di Papua, ini masih akan dibicarakan lagi. Dan memang topik kompensasi ini menjadi salah satu aspirasi dari tokoh masyarakat dan adat yang ada dalam rapat. Sebab masalah ini sudah menyangkut bidang ekonomi, pariwisata juga ada istiadat dan lingkungan,” tukasnya.