Sebagai upaya dalam memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap kredit perbankan di Provinsi Papua, Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) tengah diupayakan untuk bisa hadir guna menjangkau para pelaku usaha yang ada di provinsi tertimur di Indonesia ini. Dengan dijembatani Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua maupun stakeholder lainnya,  lembaga penjamin kredit daerah ini diharapkan dapat segera didirikan dan dibentuk dalam waktu dekat guna memenuhi ekspektasi  pertumbuhan perekonomian di negeri yang kaya akan sumber daya alam hayatinya tersebut. Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Drs. Elia Loupatty,MM kehadiran perusahan penjamin kredit ini pada  intinya disepakati oleh semua komponen untuk kemudian mendirikan satu kelembagaan penjamin yang selanjutnya bisa memudahkan  sebagian besar masyarakat Papua dalam hal perkreditan.

     Oleh karenanya, niat baik ini sangat didoring oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun perbankan dibawah kepemimpinan Bank Indonesia,
sebab upaya ini merupakan bagian dari usaha yang harus dilakukan sebagai lembaga non perbankan. "Ya karena ini tentunya akan memudahkan para UMKM. Karena itu, Pesan saya sipapun pengelolanya nanti harus ada kemudahan - kemudahan  yang diberikan yang sudah barang tentu tanpa meninggalkan kewajiban - kewajiban," jelas dia dalam satu kesempatan kepada wartawan, kemarin. Ditanya mengenai pengawasannya, tambah dia, lembaga ini jika sudah terbentuk nantinya akan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki nilai  profesionalisme tinggi. Karena itu, organisasi ini nantinya akan bersifat lembaga non perbankan yang menuntut nilai moral dengan pertanggung  jawaban etos kerja tinggi. Sehingga untuk masalah pengawasan tentunya, akan menjadi prioritas yang nantinya bakal dibicarakan secara khusus  supaya perannya bisa maksimal dalam mengawasi mutu perkreditan bagi UMKM di Papua kedepan.

     Sementara menurut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan, Bank Indonesia sampai dengan saat ini terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi daerah termasuk pemberdayaan pelaku UMKM. Bank Indonesia melihat permasalahan permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM sehingga perlu untuk dicarikan solusinya dengan mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM, yang antara lainnya melalui berbagai skema pembiayaan kredit perbankan. Namun tentunya faktor jaminan yang merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit oleh perbankan sering kali menjadi faktor penghambat  penyaluran kredit perbankan tersebut. Nah masalah sudah tentu masalah ini yang pastinya juga akan kita cari solusinya secara bersama-sama," kata dia. Dikatakan, usaha mikro dan kecil sangat memegang peranan penting dalam perekonomian Papua mengingat jumlahnya yang mencapai 99,19 persen  dari jumlah total 113 ribu unit usaha yang ada di Papua. Hanya saja, penyaluran kredit perbankan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung perkembangan UMKM yang tergambar dari tingkat loan to deposit ratio perbankan di Papua yang hanya mencapai 51,49 persen pada posisi Januari 2013, sedangkan bobot kredit UMKM pada periode yang sama sebesar 33,64 persen."Gambaran tersebut, menunjukan masih relatif rendahnya peran perbankan dalam mendorong pemenuhan modal  para pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha untuk berkembang. Karena itu, kedepan kita perlu dorong pihak perbankan untuk memberi kemudahan yang nantinya dengan membentuk satu lembaga penjamin agar pelaku usaha kedepan dimudahkan dalam hal kredit usaha," tutupnya.