21Mar 13
- Uncategorized
- 1284 x dilihat.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengumumkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama di tahun 2013 senilai Rp 1,3 trilyun, diperkirakan akan turun pada akhir bulan Maret ini.Hal tersebut sebagaimana diakui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Benyamin Arisoy, saat dimintai keterangan oleh pers, bertempat di Swissbel Hotel Jayapura, usai menghadiri satu acara, Rabu kemarin."Kemungkinan akhir Maret tahap I turun," kata dia.
Kaitannya dengan hal tersebut, Benyamin meminta kabupaten yang belum menyerahkan hasil pertanggung jawaban dana Otsus tahun kemarin, agar segera disampaikan sehingga penyaluran dana Otsus tahap berikutnya dari pusat tak lagi menjadi kendala."Memang hingga saat ini baru 6 dari 29 kabupaten/kota yang menyerahkan hasil pertanggung jawaban dana Otsus tahun lalu. Dan ini bisa menjadi kendala didalam penyaluran dana Otsus selanjutnya bila pertanggungjawaban tak disampaikan ke kementrian," aku dia.Sementara untuk menyikapi permasalahan itu, lanjut dia, pihak BPKAD Papua telah menurunkan tim ke sejumlah kabupaten yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk "menjemput" serta membantu pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut. "Sebab, keterlambatan ini sangat menghambat didalam proses penyaluran dana otsus dari pusat. “Sehingga saya pikir kita harus tunggu laporan pertanggung jawaban tahun lalu, sebab kalau tidak dana tahap pertama tahun ini tidak akan kami cairkan. Dan ini sangat menghambat proses penyaluran dari Depertemen Keuangan,†jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Benyamin berharap agar pembiayaan dana Otonomi Khusus di kabupaten/kota bisa lebih terarah supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
"Ini penting karena dana Otsus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten, khususnya yang berdomisili di wilayah kampung-kampung,"tutupnya.
Kaitannya dengan hal tersebut, Benyamin meminta kabupaten yang belum menyerahkan hasil pertanggung jawaban dana Otsus tahun kemarin, agar segera disampaikan sehingga penyaluran dana Otsus tahap berikutnya dari pusat tak lagi menjadi kendala."Memang hingga saat ini baru 6 dari 29 kabupaten/kota yang menyerahkan hasil pertanggung jawaban dana Otsus tahun lalu. Dan ini bisa menjadi kendala didalam penyaluran dana Otsus selanjutnya bila pertanggungjawaban tak disampaikan ke kementrian," aku dia.Sementara untuk menyikapi permasalahan itu, lanjut dia, pihak BPKAD Papua telah menurunkan tim ke sejumlah kabupaten yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk "menjemput" serta membantu pembuatan laporan pertanggung jawaban tersebut. "Sebab, keterlambatan ini sangat menghambat didalam proses penyaluran dana otsus dari pusat. “Sehingga saya pikir kita harus tunggu laporan pertanggung jawaban tahun lalu, sebab kalau tidak dana tahap pertama tahun ini tidak akan kami cairkan. Dan ini sangat menghambat proses penyaluran dari Depertemen Keuangan,†jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Benyamin berharap agar pembiayaan dana Otonomi Khusus di kabupaten/kota bisa lebih terarah supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
"Ini penting karena dana Otsus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten, khususnya yang berdomisili di wilayah kampung-kampung,"tutupnya.
