Dalam rangka menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam waktu dekat bakal dilakukan mutasi jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi. Reshufle jabatan tersebut akan dilaksakan paling lambat 100 hari kerja Gubernur Papua, dengan harapan dapat membantu Kepala Daerah serta menjalankan dan mewujudkan seluruh visi maupun misi yang disampaikan pada saat kampanye. "Jadi soal pergantian pejabat Itu sudah pasti dan siapapun menjadi Gubernur itu sudah pasti dan bukan hal yang luar biasa". "Bagi saya pergantian itu hal yang biasa. Karena kita masuk dan duduk sebagai Gubernur dengan tim yang besar. Saya kemarin calon gubernur sehingga punya tim besar dan bukan asal menjadi gubernur, sehingga sudah pasti kita akan ganti (reshufle) walau tidak serentak," tegas Gubernur Papua Lukas Enembe, saat diwawancara pers, minggu kemarin.

       Lanjut dia, untuk langkah awal kemungkinan besar pihaknya akan mengangkat Kepala Bappeda yang baru agar setiap perencanaan pembangunan yang dijalankan mencerminkan visi maupun misi Gubernur. Sementara untuk jabatan lain akan menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebab masyarakat sudah menunggu sentuhan pembangunan. Ya untuk pergantian mungkin jabatan Kepala Bappeda yang (kita awali karena) proses tahapannya sudah di Baperjakat. Petunjuk umum sudah jelas dan intinya bahwa yang pensiun tidak boleh ada lagi perpanjangan dan itu sudah tegas dan sudah pasti meski ada Undang-Undang memungkinkan," katanya.

      Disinggung mengenai perekrutan pejabat Papua untuk duduk dalam jabatan strategis di ibukota, Lukas Enembe mengatakan dirinya telah membuat surat edaran Gubernur dan telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian untuk menjaring pihak-pihak yang dianggap layak serta mampu duduk pada jabatan tersebut. “Soal itu Kepala Badan Kepegawaian sedang menampung siapa - siapa saja yang bersedia dan bila sudah tertampung saya siap mau mengantar ke Jakarta. Sebab masalah ini sudah dikomunikasikan Mendagri dengan saya tapi kalau bisa umurnya 56 tahun dan jangan diatas karena kalau itu tidak bisa menjadi Dirjen," akunya.

      Ditambahkan Enembe, sebenarnya bakal ada skala prioritas penempatan bagi seorang putra Papua untuk duduk dalam jabatan strategis di kementrian. Hanya saja, untuk hal ini tentu membutuhkan kesiapan mental yang kokoh tetapi juga kemapanan.
"Tapi soal ini tentu kita akan menjadi prioritas kita juga. Cuma saya belum tau proses mendata orang-orangnya sudah sampai dimana dari kepegawaian. "Saya juga belum tau berapa orang yang sudah mendaftar. Tapi satu yang jelas secara politis saya akan berjuang untuk dapat mewujudkannya," ungkap Gubernur