Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP.MH minta agar Papua memiliki data yang valid terkait dengan data wilayah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2013 tentang data wilayah administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana penegasan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP.MH dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Klemen Tinal pada acara kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan sinkronisasi data wilayah administrasi pemerintahan kampung se-Papua, Rabu (22/5)  di Hotel Matoa Jayapura.

     Lebih lanjut kata Gubernur, kegiatan sinkronisasi data yang dilaksanakan tersebut merupakan satu bentuk hasil evaluasi yang nantinya akan menjadi Peraturan Gubernur Papua sebagai pengganti Peraturan Gubernur Papua nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan nama dan kode data wilayah administrasi pemerintahan kampung di Provinsi Papua. Kegiatan ini juga merupakan forum terbaik yang bertujuan mengevaluasi serta mensinkronkan data wilayah administrasi pemerintah kampung," katanya.Kaitannya dengan visi dan misi Gubernur Papua, tambah dia, maka kegiatan peningkatan pelayanan pemerintahan kampung akan disesuaikan dengan visi misi Gubernur maupun Wakil Gubernur yakni Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera sebagai konsep pembangunan Papua untuk lima tahun kedepan.

     Sementara untuk melaksanakan visi tersebut, terdapat 11 program aksi yang dikenal dengan program aksi LUKMEN, yang satu diantaranya adalah pembangunan kapasitas kampung."Pembangunan kapasitas kampung ini adalah suatu pendekatan pembangunan yang konprehensif meliputi pembangunan fisik dan mental. Dan salah satu pendekatan pembangunan tersebut adalah dengan memperkuat pemerintah kampung. Sebab pemerintahan kampung yang kuat ditentukan oleh adanya penyelenggaraan pemerintahan kampung yang bersih dan bertanggung jawab."Pendekatan ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota guna menyiapkan pemerintahan kampung yang mandiri agar mampu melayani masyarakatnya secara maksimal," jelasnya