28May 13
- Bruri
- Uncategorized
- 2433 x dilihat.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH memenuhi janjinya untuk melakukan mutasi jabatan sebelum seratus hari kerja dalam rangka mendukung kinerja pemerintah sebagaimana visi dan misi Papua Bangkit. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 10 jabatan Kepala Dinas dimutasi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (27/5). Dari sebanyak 10 jabatan Pejabat Eselon II, sebanyak empat orang promosi dari II A ke eselom II A, sementara dua orang promosi dari Eselon III A ke eselon II A, serta dua orang dan promosi dari jabatan fungsional sector kepala ke jabatan struktural eselon II A.
Sementara kesepuluh pejabat baru yang dilantik menduduki jabatan baru adalah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua yang kini dijabat Elias Wonda, SP,d.MH, Kepala BAPPEDA dijabat DR.Drs.Muhammad Musaad,M.Si, Kepala BPKAD Provinsi Papua Benyamin Arisoy,SE.M.Si, Kepala BPMK Donatus Mote, SE.MM, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua DR.Muhamad Ridwan Rumasukun, SE.MM. Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dijabat Yan Yap L.Ormuseray, Kepala Dinas Kesehatan Papua One Waku, SKM.M.Kes, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua dijabat Ir.Semuel Siriwa,M.Si, serta Staf ahli Gubernur Bidang Potensi Pembangunan daerah Ir.Bangun Manurung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Ir.Mikael Kambuaya.
Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat Eselon II, Gubernur Lukas Enembe mengatakan pelantikan terhadap 10 pejabat SKPD tersebut merupakan satu langkah strategis dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelantikan dan pengangkatan itu juga telah melalui pertimbangan kriteria umum yang berlaku bagi PNS sebagai jabatan struktural, juga mempertimbangkan pegawai yang berasal dari keterwakilan adat dan budaya yang ada di Papua serta memperhatikan keterwakilan PNS yang berasal dari luar Papua.
Dia mengatakan, di Papua saat ini terdapat tujuh wilayah adat/wilayah, dimana masing-masing adat budaya berbeda karateristik sehingga pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memerlukan pertimbangan budaya. Oleh karena itu, kedepan pelantikan akan dilakukan secara bertahap yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan organisasi saja akan tetapi harus dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sering terjadi. "Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, kedepan pengisian dalam jabatan struktural akan memperhatikan keterwakilan PNS dari wilayah adat/budaya maupun agama baik PNS asal Papua maupun non Papua dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria umum yang berlaku," tutup dia.
Sementara kesepuluh pejabat baru yang dilantik menduduki jabatan baru adalah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua yang kini dijabat Elias Wonda, SP,d.MH, Kepala BAPPEDA dijabat DR.Drs.Muhammad Musaad,M.Si, Kepala BPKAD Provinsi Papua Benyamin Arisoy,SE.M.Si, Kepala BPMK Donatus Mote, SE.MM, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua DR.Muhamad Ridwan Rumasukun, SE.MM. Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dijabat Yan Yap L.Ormuseray, Kepala Dinas Kesehatan Papua One Waku, SKM.M.Kes, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua dijabat Ir.Semuel Siriwa,M.Si, serta Staf ahli Gubernur Bidang Potensi Pembangunan daerah Ir.Bangun Manurung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Ir.Mikael Kambuaya.
Usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat Eselon II, Gubernur Lukas Enembe mengatakan pelantikan terhadap 10 pejabat SKPD tersebut merupakan satu langkah strategis dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelantikan dan pengangkatan itu juga telah melalui pertimbangan kriteria umum yang berlaku bagi PNS sebagai jabatan struktural, juga mempertimbangkan pegawai yang berasal dari keterwakilan adat dan budaya yang ada di Papua serta memperhatikan keterwakilan PNS yang berasal dari luar Papua.
Dia mengatakan, di Papua saat ini terdapat tujuh wilayah adat/wilayah, dimana masing-masing adat budaya berbeda karateristik sehingga pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memerlukan pertimbangan budaya. Oleh karena itu, kedepan pelantikan akan dilakukan secara bertahap yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan organisasi saja akan tetapi harus dapat mengurangi kesenjangan sosial yang sering terjadi. "Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, kedepan pengisian dalam jabatan struktural akan memperhatikan keterwakilan PNS dari wilayah adat/budaya maupun agama baik PNS asal Papua maupun non Papua dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria umum yang berlaku," tutup dia.
