30May 13
- aptika
- Uncategorized
- 1305 x dilihat.
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP, MH meminta para bupati dan walikota agar lebih memfokuskan pembangunan dibidang ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Hal tersebut bertujuan agar potensi dan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun dan taraf hidup masyarakat. Demikian penegasan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP.MH saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus [Rakerdasus] Bupati/Walikota se-Papua di Sasana Krida, baru-baru ini. Hal penting lain dikemukakan Gubernur, pada kesempatan itu sejak UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua terbentuk, ada sekitar 20 aspirasi dari pemerintah daerah yang tak
kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Ini disebabkan karena belum dipenuhinya sejumlah persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang pada pasal 5 menyangkut persyaratan administrasi, teknis dan fisik. Sehubungan dengan itu, maka aspirasi dan desakan pembentukan daerah otonomi baru seringkali menjadi satu akumulasi dari perkembangan politik yang begitu cepat direspon oleh masyarakat. Menyinggung soal pendidikan, Gubernur mengatakan ada sejumlah
permasalahan dibidang pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak seperti kewenangan pendidikan yang terkesan kurang memperoleh perhatian dari para bupati/walikota khususnya hal-hal yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana berupa ruang kelas baru, rehabilitas ruang kelas dan pembangunan ruang guru kurang mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, lanjutnya, kedepan para Bupati perlu mempercepat proses penyebaran guru pada semua satuan-satuan pembelajaran dalam rangka pemerataan dan mendesak upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Sementara untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua khususnya pembangunan infrastruktur, maka strategi dasar pembangunan insfrastruktur di Papua tetap bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas dan pemerataan pembangunan serta menopang dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, lambat laun kita akan bisa mengatasi masalah pendidikan yang terjadi di negeri ini," cetusnya.
Hal tersebut bertujuan agar potensi dan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun dan taraf hidup masyarakat. Demikian penegasan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP.MH saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus [Rakerdasus] Bupati/Walikota se-Papua di Sasana Krida, baru-baru ini. Hal penting lain dikemukakan Gubernur, pada kesempatan itu sejak UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua terbentuk, ada sekitar 20 aspirasi dari pemerintah daerah yang tak
kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Ini disebabkan karena belum dipenuhinya sejumlah persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang pada pasal 5 menyangkut persyaratan administrasi, teknis dan fisik. Sehubungan dengan itu, maka aspirasi dan desakan pembentukan daerah otonomi baru seringkali menjadi satu akumulasi dari perkembangan politik yang begitu cepat direspon oleh masyarakat. Menyinggung soal pendidikan, Gubernur mengatakan ada sejumlah
permasalahan dibidang pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak seperti kewenangan pendidikan yang terkesan kurang memperoleh perhatian dari para bupati/walikota khususnya hal-hal yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana berupa ruang kelas baru, rehabilitas ruang kelas dan pembangunan ruang guru kurang mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, lanjutnya, kedepan para Bupati perlu mempercepat proses penyebaran guru pada semua satuan-satuan pembelajaran dalam rangka pemerataan dan mendesak upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Sementara untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua khususnya pembangunan infrastruktur, maka strategi dasar pembangunan insfrastruktur di Papua tetap bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas dan pemerataan pembangunan serta menopang dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, lambat laun kita akan bisa mengatasi masalah pendidikan yang terjadi di negeri ini," cetusnya.
