Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH menegaskan agar kebiasaan adat tak boleh dibawa kedalam struktur pemerintahan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang dapat menghambat proses pembangunan di daerah ini. "Jadi kebiasaan struktur pemerintahan adat jangan dibawa kedalam
pemerintahan. Karena jika tidak maka kita tidak hanya berkelahi karena kepentingan prakmatis dan politik, tetapi bisa merugikan rakyat," kata Gubernur dalam satu kesempatan, kemarin.

      Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta kepada kepada Bupati dan DPR agar jangan memposisikan diri sebagai kepala suku, bila masih berkeinginan menjadi seorang kepala suku. “Karena itu, saya minta dengan sungguh-sungguh kepada Bupati dan DPR agar tidak memposisikan diri sebagai kepala suku". "Jika ingin menjadi kepala suku tidak usah menjadi bupati dan DPR. Lebih bagus jadi kepala suku di dalam rakyat saja, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. Dia menambahkan, adanya pembunuhan dan peperangan serta pertikaian
yang terjadi di Papua berawal dari Pemilukada dan berlanjut dengan perang suku. Hal demikian sangat memprihatinkan karena peristiwa tersebut berdampak terhadap roda pemerintah yang pada akhirnya tidak melayani masyarakat.

     Dan ini terjadinya karena konsekuensi rakyat yang melakukan permintaan terlalu berlebihan kepada pemerintah seperti meminta pemakaran kabupaten/kota bahkan provinsi. Tuntutan ini merupakan tuntutan elit-elit politik yang ingin berkelahi diatas penderitaan rakyat, itulah sebabnya tuntutan untuk pemekaran kabupaten/Kota dan Provinsi meningkatkan hanya karena kepentingan politik," tukasnya