24Jun 13
- Bruri
- Uncategorized
- 1275 x dilihat.
Secara simbolis Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Kota Jayapura diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Belthasar Kambuaya mewakili pemerintah Pusat, kepada masyarakat kelurahan Entrop, Kota Jayapura, Senin (24/6), bertempat di eks Pasar PTC Entrop Jayapura. Penyerahan BLSM disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano. Sementara untuk pendistribusian kartu perlindungan sosial (KPS) dan BLSM kepada Rumah Tangga Sasaran tahun 2013,
Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada PT.Pos Persero sebagaimana intruksi Presiden nomor 5 tahun 2013 tentang sosialisasi penyesuaian bahan bakar minyak (BBM). Pada kesempatan itu, Belthasar Kambuaya menegaskan kebijakan
pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM memang diakui berat dan sulit, hanya saja keputusan ini harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. “Karena jika tidak dinaikan bangsa ini akan mengalami masalah besar .tuturnya. Kendati demikian, lanjut, Belthasar Kambuaya meski kenaikan harga BBM disambut demo di seluruh Indonesia namun di Papua kenaikan harga BBM menjadi hal yang biasa karena masyarakat sudah terbiasa dengan harga yang mahal. "Makanya kenaikan tersebut tidak ada pengaruhnya untuk Papua, sambungnya lagi. Dia menambahkan, pemberian bantuan BLSM tersebut bersifat hanya sementara agar kenaikan harga BBM berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah Pusat kali ini menerapkan setiap bantuan BLSM hanya sebesar Rp.150 ribu per kk.
Meski tidak dalam nilai yang besar, bantuan tersebut diharapkan dapat disyukuri guna meringankan beban masyarakat miskin di Papua Sementara itu, nilai anggaran yang akan dibagikan kepada RTS adalah sebesar Rp.150.000 per bulan dimana setiap RTS yang dibayarkan selama empat bulan akan diberikan dalam dua tahap. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua memiliki jumlah RTS penerima sebanyak 435.003 dengan total anggaran sebesar Rp.261.001.800.000. Sedangkan untuk kota Jayapura jumlah RTS penerima KPS sebanyak 1673 RPS dengan total anggaran Rp.9.683.800.000.
Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada PT.Pos Persero sebagaimana intruksi Presiden nomor 5 tahun 2013 tentang sosialisasi penyesuaian bahan bakar minyak (BBM). Pada kesempatan itu, Belthasar Kambuaya menegaskan kebijakan
pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM memang diakui berat dan sulit, hanya saja keputusan ini harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. “Karena jika tidak dinaikan bangsa ini akan mengalami masalah besar .tuturnya. Kendati demikian, lanjut, Belthasar Kambuaya meski kenaikan harga BBM disambut demo di seluruh Indonesia namun di Papua kenaikan harga BBM menjadi hal yang biasa karena masyarakat sudah terbiasa dengan harga yang mahal. "Makanya kenaikan tersebut tidak ada pengaruhnya untuk Papua, sambungnya lagi. Dia menambahkan, pemberian bantuan BLSM tersebut bersifat hanya sementara agar kenaikan harga BBM berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah Pusat kali ini menerapkan setiap bantuan BLSM hanya sebesar Rp.150 ribu per kk.
Meski tidak dalam nilai yang besar, bantuan tersebut diharapkan dapat disyukuri guna meringankan beban masyarakat miskin di Papua Sementara itu, nilai anggaran yang akan dibagikan kepada RTS adalah sebesar Rp.150.000 per bulan dimana setiap RTS yang dibayarkan selama empat bulan akan diberikan dalam dua tahap. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua memiliki jumlah RTS penerima sebanyak 435.003 dengan total anggaran sebesar Rp.261.001.800.000. Sedangkan untuk kota Jayapura jumlah RTS penerima KPS sebanyak 1673 RPS dengan total anggaran Rp.9.683.800.000.
