08Jul 13
- Admin Web Papua
- Uncategorized
- 1274 x dilihat.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH menghimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara tegas mengamanatkan kepada setiap unit instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan agar setiap instansi pemerintahan dapat memberi keyakinan memadai untuk tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, serta kehandalan pelaporan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal demikian sebagaimana penegasan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua drh.Constant Karma pada pembukaan penyelenggaraan focus group discussion (FGD) implmementasi SPIP atas pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Provinsi Papua menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Senin (8/7), bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Lebih lanjut dikatakan, untuk mencapai SPIP diperlukan adanya dukungan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel sebagaimana pasal 60 Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa ketentuan pelaksanaan SPIP pada pemerintahan daerah perlu diatur dengan peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Perkada nomor 188.3/046 tahun 2011 tentang SPIP tanggal 6 Januari tahun 2011 dan telah menetapkan Satgas SPIP. Namun belum ditindaklanjuti dengan implementasi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tersebut. "Padahal tujuan implementasi SPIP adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [good govermance] yang tertib administrasi nenuju Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dan menjadi wilayah yang bebas
korupsi. Yang mana pelaksanaan SPIP yang baik itu sudah tentu akan mendorong semua jajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pemerintah secara efektif dan efesien. Sehingga dengan demikian akan mendukung terwujudnya penyajian laporan keuangan yang handal,â€jelasnya.
Hal demikian sebagaimana penegasan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua drh.Constant Karma pada pembukaan penyelenggaraan focus group discussion (FGD) implmementasi SPIP atas pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Provinsi Papua menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Senin (8/7), bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Lebih lanjut dikatakan, untuk mencapai SPIP diperlukan adanya dukungan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel sebagaimana pasal 60 Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa ketentuan pelaksanaan SPIP pada pemerintahan daerah perlu diatur dengan peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Perkada nomor 188.3/046 tahun 2011 tentang SPIP tanggal 6 Januari tahun 2011 dan telah menetapkan Satgas SPIP. Namun belum ditindaklanjuti dengan implementasi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tersebut. "Padahal tujuan implementasi SPIP adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik [good govermance] yang tertib administrasi nenuju Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dan menjadi wilayah yang bebas
korupsi. Yang mana pelaksanaan SPIP yang baik itu sudah tentu akan mendorong semua jajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pemerintah secara efektif dan efesien. Sehingga dengan demikian akan mendukung terwujudnya penyajian laporan keuangan yang handal,â€jelasnya.
