Agenda pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Deiyai, Dance Takimai dan Wakil Bupati Agustinus Pigome yang semula dijadwalkan pada
hari Rabu (14/8) di Jayapura, akhirnya harus tertunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan karena Gubernur Papua Lukas Enembe
ditengarai masih berada di luar daerah.
Hal demikian terungkap di gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, yang menjadi tempat rencana
pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Deyai terpilih. Dalam penjelasannya kepada segenap tamu undangan di Gedung Sasana
Krida Kantor Gubernur, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elieser Renmaur mengatakan penundaan pelantikan
Bupati Deiyai terpilih, lebih dikarenakan keberadaan Gubernur yang masih berada di luar daerah.
"Jadi saya harap kita semua bisa paham dengan kondisi Gubernur, sebab kita tidak tahu persis apa yang beliau hadapi sekarangâ€.
"Dan kita juga akan terima semua yang terjadi saat ini sebagai suatu perbaikan dan akan segera melaporkannya kepada bapak Gubernur Papua
agar bisa secepatnya pimpinan mengambil keputusan," jelasnya.
Penjelasan ini langsung disambut dengan sorakan penolakan dari masyarakat serta sebagian besar tamu undangan yang hadir karena tak
terima dengan penjelasan tersebut. Anggota DPRD Deiyai Amos Edowai bergegas menuju pengeras suara dan
langsung menyampaikan bentuk protes karena penundaan itu. “Sebagai wakil rakyat saya sangat kecewa dengan penundaan pelantikan
ini. Ini baru terjadi, padahal uang rakyat sudah di pakai untuk mengakomodir kegiatan ini,†tuturnya.
Hal senada ditegaskan Anggota MRP perwakilan Deiyai Fransiska Okmonggop Mote. Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Papua dapat
bertanggung jawab mengganti kerugian Pemerintah Kabupaten Deyai, mulai dari ongkos akomodasi hingga kepada biaya pemotongan 90 ekor
babi untuk pesta rakyat.
"Intinya kami akan tunggu sampai malam dan bila Bapak Gubernur tidak
lantik juga maka harus mengganti 90 ekor babi yang sudah dikorbankan dan juga mengganti biaya kedatangan masyarakat Deiyai ke Jayapura
sampai dengan memulangkan kembali,†pintanya. Sementara itu, meski sempat terjadi kericuhan dan sikap protes keras
dari masyarakat Deyai karena adanya penundaan pelantikan, situasi akhirnya mulai mereda sekitar pukul 14.00 WIT. Perwakilan Pemerintah
Provinsi Papua dan beserta perwakilan DRPD dan tokoh masyarakat Kabuapten Deiyai masih duduk berdialog soal penundaan pelantikan
tersebut.