Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal mengatakan masalah lapangan kerja masih menjadi persoalan serius bagi tanah ini, sebab dipicu oleh angka pertumbuhan penduduk Papua yang mencapai 5,39 persen per tahun. Dilain pihak, isu pengangguran dan kemiskinan yang selalu melekat dan identik dengan Papua juga menjadi salah satu akibat dari ketidakmampuan di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga akan memicu lahirnya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. "Bayangkan presentase angka kemiskinan di Papua mencapai 31,98 persen dari total jumlah penduduk sebesar 2,8 juta jiwa yang berarti sekitar 912 ribu penduduk yang dikategorikan miskin dan sebagian besar berada di kampung-kampung.

     Kondisi    ini mendorong   pemda  baik provinsi   dan kabupaten/kota untuk menerapkan berbagai kebijakan yang saya harapkan agar lebih difokuskan pada perluasan lapangan kerja sebab masalah ini masih menjadi persoalan serius bagi Papua," kata Wagub saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua, pada acara Pameran Pusat Pelayanan Pengembangan Bisnis dan Seminar Pembelajaran Praktek Lapangan untuk pengembangan UMK Asli Papua, kerjasama ILO, Pemprov Papua dan Papua Barat, Senin (9/12) di Aula Bank Indonesia. Masih menurut Wagub, salah satu solusi untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat asli Papua kedepan, yakni perlu adanya upaya untuk menciptakan kegiatan-kegiatan padat karya, peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program yang

dibutuhkan, membangun prakarsa, serta kemauan dan swadaya pembangunan

dari bawah.

    Dengan  begitu, harapannya   kedepan  maka pada  akhirnya kita dapat meninggalkan stigma – stigma negatif yang selalu melekat dengan Papua yakni Papua miskin, tidak mampu, malas dan predikat miring lainnya. "Oleh karena itu, saya selaku Gubernur Papua selalu optimis bahwa suatu saat nanti Papua akan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera serta berdiris ejajar dengan provinsi lainnya. Namun demikian, kesemuanya

ini harus dilakukan dengan strategis yang tepat dan melalui upaya kerja keras yang tentu saja tidak dapat dilakukan pemerintah saja tetapi butuh dukungan dari semua pihak, serta pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.

      Ditempat yang sama, Deputy Director ILO Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto mengatakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas pembangunan Pemprov Papua dan Papua Barat Internasional Labour Organization (ILO) melalui proyek Pelembagaan Pembangunan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan PcDP – UNDP tahap 2, yang didanai oleh Pemerintah Selandia Baru (NZaid) pada Agustus 2012 telah menggelar kegiatan pembukaan proyek dengan melaksanakan serangkaian konsultasi pemangku kepentingan terkait dan serangkaian kajian yang dilaksanakan baik oleh Bina Swadaya Konsultan maupun

Universitas Lokal."Kami berterima kasih kegiatan yang diahdairi 372 peserta lintas

sektoral dari 8 kabupaten dan 2 provinsi sangat membantu memberikan kami paduan dalam pengembangan strategi khususnya dalam penguatan kapasitas guna pengembangan pelaku UMK asli Papua".

        Beberapa kajian seperti Rantai Nilai dan Iklim Usaha 5 komoditi terpilih (ubi jalar, sayuran, pala, ayam buras dan kelapa) yang  diproduksi oleh masyarakat di 5 kabupaten percontohan Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan Bappeda Papua dan kabupaten. Kami berharap diakhir proyek ini para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi yang sistematis dan relevan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal untuk dapat menyediakan layanan pengembangan usaha termasuk dukungan terhadap pengembangan usaha lokal dan fasilitasi atas akses ke keuangan bagi pelaku usaha terpilih dan pendirian serta pengembangan BDSP,