Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, F.X. Mote menegaskan pelaksanaan sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2014 yang bakal dihadiri Bupati/Walikota serta Ketua DPR se-Papua merupakan satu torehan tinta emas (sejarah,red) karena baru pertama kali terjadi di daerah ini.Kehadiran para Bupati/Walikota dan Ketua DPR se-Papua dalam pelaksanaan Sidang RAPBD Papua yang rencananya digelar pada Kamis (15/1), lanjutnya, adalah dalam rangka mendengarkan arahan khusus dari Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

     Jadi sidang ini merupakan sejarah karena akan dihadiri seluruh Bupati/Walikota beserta Ketua DPRnya tanpa boleh diwakili. Arahan ini diberikan karena masyarakat di kabupaten saat ini lebih membutuhkan sentuhan pembangunan sehingga provinsi mengalokasikan sebagian besar anggaran ke kabupaten. Karena provinsi kewenangannya pada pembuatan regulasi kemudian melakukan pengawasan, sinkronisasi, evaluasi yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Tahun 2013-2018 maupun RPJMN," jelasnya kepada pers di Kantor Gubernur, kemarin. Sementara itu, sebagaimana instruksi Gubernur Papua di Tahun 2014 ini, seluruh SKPD tingkat provinsi diharuskan mengalokasikan sekitar 80 persen anggarannya ke kabupaten. Sementara 20 persen sisanya akan dibagi sebagiannya untuk operasional dinas kemudian sisanya untuk bantuan bagi lembaga keagamaan.

      Sebanyak 80 persen total anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan ke kabupaten erjumlah sekitar lebih dari Rp3 Trilun, sementara 20 persen yang dikelola provinsi sekitar Rp600 s/d Rp700 milyar. “Jadi memang kebijakan pimpinan saat ini tidak seperti dulu, sebab kebalikan persentase terbesar kalau dulunya ada di Provinsi kali ini ada di Kabuaten. Karena berdasarkan pengalaman Gubernur dan Wakil Gubernur yang sebelumnya pernah menjabat Bupati, bahwa mereka mengalami kesulitan dana untuk membangun rakyat yang tertinggal di kabupaten. Sehingga dengan pengalaman itu mereka berpandangan perlu sepenuhnya mendukung kabupaten dengan pengganggaran penuh,"ungkapnya. 

       Hal penting lain yang akan menjadi pembahasan Gubernur dalam RAPBD, yakni tentang Raperdasi Raperdasus yang baru akan ditetapkan. "Terutama Raperdasi bagaimana mengatasi permasalahan orang asli Papua, karena yang tertinggal adalah orang Asli Papua sehingga diharapkan pengertian dari masyarakat pendatang untuk sama-sama terlebih dahulu mendorong kesejahteraan orang asli Papua terutama yang ada di wilayah pegunungan". Dan untuk pelaksanaan Sidang APBD Kamis (16/01), Pemerintah Provinsi telah mengirimkan Radiogram kepada para Bupati/Walikota sehingga dengan kehadiran para Bupati dan Ketua DPR, maka perumusan program kegiatan ke daerah tidak ada saling tarik menarik lagi," tutupnya.