Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH menilai sejumlah aksi penembakan yang terjadi di "bumi cenderawasih" adalah murni tindakan kriminal dan bukan sebuah gerakan meminta merdeka karena usai melakukan kejahatan kelompok bersangkutan menyampaikan sejumlah tuntutan. Hal tersebut sebagaimana penegasan Gubernur Lukas Enembe menanggapi pertanyaan pers di Halaman Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1) usai menyerahkan draft UU Pemerintahan Papua."Saya 9 bulan bertugas sebagai Gubernur sedang dan akan laksanakan terus sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Rekonsiliasi sudah saya lakukan, beberapa daerah konflik bersenjata dan Pilkada sudah saya laksanakan".

      Saya juga sudah ketemu dengan saudara yang bersebrangan bersama Panglima dan Kapolda tapi sekarang yang terjadi ini sekelompok orang pegang senjata dan menurut saya ini tindakan kriminal, karena kelompok ini dengan berbagai aksinya meminta tuntutan. Dengan demikian saya anggap ini kriminal bukan berjuang meminta merdeka. Karena begitu melakukan penembakan mereka minta tuntutan. Ini saya anggap kriminal," tegasnya lagi.

      Kaitannya dengan hal ini, lanjut Enembe, pihaknya sudah meminta Kapolda Papua untuk segera melakukan penegakkan hukum atas sejumlah aksi penembakan yang telah merenggut korban jiwa. "Harus dilakukan (penegakkan hukum) karena ini negara hukum. Tidak semua daerah di Papua konflik dan bila ada konflik tidak semua minta merdeka tapi lebih banyak pada persoalan lokal," tuturnya. Hal yang sama ditegaskan Gubernur Papua Barat, Bram O. Ataruri. Dia mengatakan tak ada perjuangan meminta kemerdekaan di Papua apalagi di Papua Barat yang sampai saat ini berada dalam situasi yang kondusif. "Saya pikir itu (meminta merdeka) tidak ada karena Papua ada dalam bingkai NKRI. Tidak ada merdeka-merdeka lagi," sambungnya