Meski belum ada data pasti tentang berapa banyak jumlah kematian anak dan ibu di Tanah Papua, nomenklatur yang baru dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua konsen untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Hal demikian sebagaimana penegasan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Annike Rawar, kepada pers, Kamis (15/5) di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Walau baru menjabat beberapa bulan, pihaknya juga berjanji bersama dengan jajaran yang ada bakal bekerja maksimal untuk  bersama – sama mencari tau penyebab kematian ibu dan anak. "Sebab sampai saat ini angka kematian ibu dan anak masih tinggi di Provinsi Papua. Ya memang juga ketika para ibu mau melahirkan di wilayah yang sulit dijangkau dengan tenaga kesehatan sangat kurang belum lagi sarana dan prasarana berkurang maka membuat si ibu melahirkan agak susah, terutama di daerah pedalaman,”katanya.

     Oleh karena itu, lanjut dia, kedepan pihaknya  akan bekerja sama dengan dengan mitra – mitra di lapangan seperti dukun terlatih, bidan terlatih dan kader posyandu agar mereka tetap berjuang keras bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan membangun jaringan yang bagus agar kedepan ada bekerja sama dengan untuk menekan angka kematian ibu dan anak. "Ini penting juga untuk tekan angka kematian ibu dan anak," ujarnya. Sementara ditanya soal  dampak otonomi daerah, dimana terlihat ada jenjang antara provinsi dan kabupaten, Annike mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh organisasi. “Kami melihat potensi –potensi yang dimiliki oleh seorang perempuan di provinsi ini cukup banyak. Dimana hal ini akan membawa kami membuat isu itu yang ada kami akan ambil. Agar kedepan kita akan buat terobosan baru supaya bisa menekan angka  kematian ibu dan anak di Papua,”tegasnya.