Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, melarang seluruh bupati/walikota untuk berkunjung ke Jakarta jelang pelaksanaan Pemilu Presiden dengan alasan apa pun, baik untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun kegiatan terkait lainnya.
Lukas juga meminta agar Bupati/Walikota berada di daerahnya guna memantau sekaligus memastikan seluruh kesiapan pelaksaan Pilpres agar dapat berjalan aman dan lancar di masing-masing daerah. “Jadi, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 tinggal beberapa pekan lagi, makanya seluruh bupati/walikota di Provinsi Papua untuk tidak meninggalkan tempat tugas, karena pesta demokrasi merupakan
agenda nasional yang harus diperhatikanâ€.
Karena itu, pada hari pencoblosan bupati/walikota harus berada di tempat tugas, jangan disaat hari pencoblosan bupati/walikota ada di Jakarta,†kata Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rapat Kerja Koordinasi (RAKORDA) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Rabu (25/6) di Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok II Jayapura.Gubernur mengatakan, menjelang pelaksaan Pilpres di Papua, bupati/walikota harus terus melakukan koordinasi dan membangun sinergi dalam upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan keamanan dengan unit/lembaga terkait di daerah.
Kita sudah perintahkan dengan jelas bahwa setiap agenda nasional para kepala daerah tidak bisa meninggalkan tempat tugas. Kepala daerah wajib hukumnya berada ditempat, apalagi agenda kali ini adalah pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli mendatang,†tegasnya. Gubernur pada kesempatan tersebut, juga minta kepada seluruh kepala daerah di Papua untuk pastikan daerahnya aman, dan tidak ada masyarakat yang menjadi korban saat pilpres berlangsung di Papua.
“Juga kepada kepada daerah untuk tidak melakukan intervensi. Misalnya, jika hasil Quick Count Pemilu di TV ada salah satu calon yang sudah unggul, dan suara diarahkan ke calon tersebut. Itu tidak boleh terjadi di Papua, pastikan Pemilu Presiden di Papua berjalan lancar, aman dan damai,†tuturnya.