Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, pada hari rabu tanggal 8 maret 2017, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua akan melakukan launching sistem online perencanaan dan penganggaran, perijinan dan pendapatan daerah atau yang dikenal dengan e-government sebagai bagian dari Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua.

Sistem perencanaan dan penganggaran on-line terdiri dari 3 bagian yakni : e-Musrenbang, e-Planning dan e-Budgeting, yang masing-masing berfungsi untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Sitem perijinan online diberi nama e-Papua Perijinan Online yang akan meberikan pelayanan perijinan usaha kepada sektor swasta secara online. Sedangkan sistem online pendapatan daerah diberi nama e-SAMSAT yang akan dipakai untuk pembayaran pajak kendaraan secara online. Demikian disampaikan Sekda Provinsi Papua T. E. A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP kemarin pada jumpa pers di Kantor Gubernur Provinsi Papua.

"Dengan penerapan perencanaan dan penganggaran secara online, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dapat lebih mengelola program dan anggaran secara efisien dan efektif. Potensi penyalahgunaan dan kebocoran-kebocoran dapat dicegah karena sistem ini transparan," jelas Dosinaen lebih lanjut.

"Proses perijinan usaha dan pembayaran pajak juga akan lebih cepat dan terstandar sehingga pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik," imbuhnya. Sistem ini akan diterapkan diseluruh jajaran OPD di Provonsi Papua. "Semua Instansi, tidak terkecuali satupun, harus menerapkan sistem ini," tegas Dosinaen.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pimpinan perangkat daerah Provinsi Papua akan menanda-tangani pakta integritas untuk menjalankan sistem ini, bersama-sama denga seluruh Bupati dan Walikota. "Kami sudah melakukan sosialisasi sistem ini dan melatih pemda kabupaten/kota untuk menjalankan sistem ini," jelasnya.

Beliau mengharapkan komitmen pemerintah kabupaten dan kota juga untuk melaksanakan sistem ini, agar sumber daya yang dimiliki Papua bisa dikelola lebih efektif dan efisien. Beliau juga menyadari bahwa penerapan sistem ini membutuhkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah. Untuk itu Beliau mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk pelaksanaan sistem ini secara luas. "Mari kita wujudkan Papua yang transparan dan akuntabel, yang resultannya untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan pencegahan potensi korupsi," himbau beliau.

Launching rencananya dihadiri oleh Ketua KPK, perwakilan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, antara lain Kemendagri, BAPPENAS, KemenPAN, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Gubernur Jawa Barat,  Walikota Surabaya. Ditingkat daerah, rencananya akan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekda se Kab/Kota, Forkompimda Provinsi Papua, seluruh anggota DPRP, MRP dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

Selain itu, Launching juga akan dihadiri oleh perwakilan mitra pembangunan Papua, antara lain perwakilan dari Kedutaan Australia, Kedutaan Inggris, Kedutaan Norwegia, USAID, dan Lembaga Internaisonal lainnya. Mitra pembangunan Papua selain ikut menghadiri launching e-Government, mereka juga akan terlibat dalam diskusi Forum Pembangunan Papua yang akan dilakukan tanggal 8-9 maret 207. Dalam Forum ini, mitra pembangunan akan meberikan masukan bagi perencanaan Pemerintah Provinsi Papua 2018 berdasarkan pengalaman dan pembelajaran pelaksanaan program kerja-sama pembangunan di Papua salah satunya peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.