Jayapura-Untuk mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Papua dalam halpenerimaan maupun perektrutan CPNS tahun 2006 ini, direncanakan dalam 1 atau 2 hari kedepan, pihak Pemerintah Daerah yang dipimpin Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, akan mengundang pihak DPRP dan MRP untuk lebih lanjut melakukan pembahasan. Dalam pertemuan tersebut juga, pihak Pemerintah Provinsi Papua beserta DPRP maupun MRP, akan berdialog untuk mencari solusi terbaik tentang formatur rekruitmen CPNS di Papua pada tahun ini. "Jadi direncanakan dalam 1 atau 2 hari kedepan, kita mengundang DPRP dan MRP untuk supaya dapat mengatur skor berapa-berapa persen untuk orang asli Papua dan non Papua. Sehingga melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik, adil dan bertanggung jawab, untuk melaksanakan pembangunan di tanah ini," demikian dikemukakan Sekda Provinsi Papua, Drs. Andi Baso Bassaleng, saat diwawancarai wartawan, Rabu (01/02) siang, diruang kerjanya. Terkait dengan usulan pihak MRP yang mengajukan kuota penerimaan CPNS Papua, sebanyak 80 : 20 persen untuk perekrutan orang asli Papua, ditanggapi positif oleh Sekda. Menurutnya, usulan tersebut merupakan pengajuan yang baik, untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat asli Papua. Namun, "keputusan tersebut, resminya apakah perbandingan 80 : 20 persen formatur rekruitmen CPNS yang akan dipakai atau yang lain, nanti akan ditentukan melalui pembahasan bersama antara pihak DPRP, MRP dan Pemerintah Daerah," tuturnya. Sementara itu, menyikapi aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang kecewa atas format perekrutan CPNS yang dinilai tidak memihak kepada orang asli Papua, Penjabat Gubernur provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si sebelumnya meminta agar perekrutan CPNS di Papua, lebih diprioritas kepada putra daerah. Gubernur juga telah meminta kepada panitia seleksi agar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara transparan dan obyektif. " Jadi baik dari provinsi maupun Kabupaten/Kota se provinsi Papua dalam kesempatan ini saya selaku Gubernur mengistruksikan kepada panitia seleksi agar melakukan seleksi tersebut secara transparan dan objektif" tegasnya kepada wartawan, kemarin. Sodjuangon Situmorang, juga menghimbau agar dalam perekrutan CPNS tidak diwarnai masalah-masalah yang berbau KKN. Sehingga penjaringan dapat benar-benar dilakukan baik, secara obyektif dan selektif. "saya akan memberi perhatian yang lebih besar kepada masyarakat asli Papua atau putra daerah. Karena masyarakat Papua sangat memerlukan pekerjaan dan pengembangan diri dalam rangka menjadi kader-kader pembangunan bangsa, untuk membangun di tanahnya sendiri", kata Gubernur. Ditempat terpisah Wakil Ketua II, Majelis Rakyat Papua, Dra. Hanna Hikoyabi, saat memberikan keterangan pers di Kantor MRP, kemarin, meminta agar dalam perekrutan CPNS di provinsi, kabupaten dan kota se-Papua untuk lebih diprioritaskan kepada orang asli Papua. Selain itu, MRP juga meminta agar perekrutan CPNS di Papua, dijalankan dengan persentase 80 : 20 persen untuk orang asli Papua. Menjawab wartawan Hanna mengaku bahwa selama 5 tahun Otsus bergulir di provinsi ini, belum terlihat adanya pemberdayaan di setiap sector kepada orang asli Papua. Himbauan ini, lanjutnya, sebagai proteksi, untuk mengakomodir seluruh kepentingan orang asli Papua menjadi "tuan di negerinya sendiri", akunya. "Kita saat ini hidup dalam era Otonomi Khusus oleh sebab itu kita berhak atas semua kewenangan yang tertuang di dalam UU. Otsus dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan. Sehingga untuk memperoleh pekerjaan saja kita masih susah, maka hal ini patut dan harus dipertanyakan kepada pemerintah,mengingat UU dengan jelas menjamin hal itu,"ucap Hanna tegas.**