Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, guna mempertanyakan jumlah kebutuhan armada Bus untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Bumi Cenderawasih.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Ambrauw, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum mendapat bayangan mengenai jumlah kebutuhan pasti armada bus yang dibutuhkan saat PON. “Hanya memang jika melihat dari pelaksaan PON sebelumnya, baik yang digelar di Riau maupun Jawab Barat memang dibutuhkan armada yang tidak sedikit”.

“Makanya, kita merasa perlu untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait di pusat dan Bappeda di provinsi, sehingga nanti saat diadakan benar-benar tepat sasaran dan pas sesuai kebutuhan,”ucap dia.

Koordinasi, lanjut dia, tak terbatas pada jumlah kebutuhan bus, tetapi pada spesifikasinya, sehingga para tamu (official maupun atlet) yang nantinya menumpang, diharapkan dapat terlayani dengan baik serta sesuai standar.

“Makanya, memang kita mau segera matangkan hal ini dengan pihak terkait. Juga nanti dengan Dinas Olahraga dan Pemuda Papua untuk meminimalisir kesalahan di lapangan,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi menyambut baik rencana koordinasi itu.

Pihaknya pun menyatakan siap berkoordinasi dengan semua SKPD maupun panitia PON XX 2020, sehingga semua pihak dapat berkontribusi penuh mewujudkan pelaksanaan even empat tahunan tersebut di Bumi Cenderawasih.

Dalam kesempatan itu, dia mendorong penggunaan komponen pemasaran (marketing) yang wajib maksimal dalam mendatangkan pemasukan menyongsong even nasional PON tersebut.

“Mungkin bisa bermitra dengan pihak tertentu untuk membuat oleh-oleh PON yang dapat dijual kepada masyarakat luas. Kemudian hak siar TV yang diproyeksikan dapat mendulang penghasilan besar untuk suksesi penyelenggaraan PON diatas tanah ini”.

Yusuf juga berharap segera turun Keputusan Presiden (Keppres) terkait pendanaan untuk pelaksanaan PON di Papua.