Pemerintah Provinsi Papua memastikan segera membenahi tujuh Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang ada, agar upaya menekan angka pengangguran yang cukup tinggi di bumi cenderawasih bisa lebih maksimal.

Hal itu disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, menyikapi kritik Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Jumat (28/2/2020).

“Kalau legislator DPR RI menyebut kinerja BLKI di Bumi Cenderawasih belum maksimal, maka kita akan benahi lagi BLKI yang ada di Papua sebab memang banyak instrumen yang sebetulnya sudah tidak memadai dan tak berfungsi lagi”. 

“Dan ini menjadi catatan penting untuk kami lihat kedepan supaya kita benahi. Sehingga BLKI yang ada bisa betul-betul melatih anak-anak Papua untuk bisa menjadi tenaga kerja handal di masa mendatang,” terang dia usai pertemuan dengan para legislator DPR RI tersebut.

Sementara dalam rapat Pemprov Papua dengan DPR RI Komisi terungkap, DPR RI menyoroti keberadaan tujuh BLKI milik Pemerintah Provinsi Papua yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPRI Emanuel Melkiades Lakalena mengaku kaget sekaligus prihatin sebab tujuh BLKI di Papua belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“BLKI yang ada di Papua ini merupakan suatu masalah karena tidak dimanfaatkan untuk mencetak tenaga kerja terlatih dan terampil”.

“Makanya ini menjadi masalah, sebab kebutuhan tenaga kerja belum terlatih dengan baik. Padahal BLKI itu dibangun dengan tujuan agar calon tenaga kerja bisa dilatih disana sebelum memasuki bursa kerja. Sehingga saya kira perlu segera dibenahi,” harapnya.

Legislator Partai Golkar berharap kedepan ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan serta memaksimalkan keberadaan BLKI di seluruh Bumi Cenderawasih.