Pemerintah Provinsi Papua bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat guna bersama-sama melakukan pendataan bagi warga tidak yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal demikian karena kuota penyaluran bantuan sosial dalam rangka pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, tak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami sudah putuskan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan turun bersama-sama dengan BPS melakukan pendataan”.

“Apalagi sampai dengan saat ini masyarakat yang memiliki NIK di wilayah Papua tercatat hanya 45-50 persen. Sehingga dalam pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS nanti akan dicoba untuk dilakukan pendataan sekaligus,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Rabu, 

Dia katakan, dalam penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19, sebenarnya untuk warga yang memiliki NIK merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Sementara yang tidak memiliki NIK akan diurus atau menjadi tanggung jawab provinsi.

Sebelumnya ribuan paket bantuan sosial diserahkan Pemprov Papua kepada warga di bumi cenderawasih yang tak miliki NIK.

Penyaluran bantuan sosial berupa beras, minyak kelapa, gula, telur, biskuit dan lainnya. 

Selain itu, Pemprov Papua melalui dinas pertanian dan pangan telah menyalurkan puluhan ton bantuan pangan lokal berupa, sagu, singkong, ubi jalar, talas, buah serta sayur-sayuran,.

Penyaluran bantuan juga diberikan kepada orang asli Papua (OAP) yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19 di Kota dan Kabupaten Jayapura.